PORTAL7.CO.ID - Aparat gabungan dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersama dengan Komando Daerah Militer (Kodam) XV/Pattimura baru-baru ini melaksanakan operasi terpadu berskala besar. Operasi ini difokuskan pada penertiban dan pengosongan lahan di kawasan tambang emas ilegal yang berada di area Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku.
Kegiatan penertiban ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk menegakkan hukum serta menjaga kelestarian lingkungan di wilayah tersebut. Tujuan utamanya adalah menghentikan aktivitas penambangan tanpa izin yang telah merusak kawasan hutan lindung.
Pelaksanaan operasi penertiban ini dijadwalkan berlangsung dalam periode waktu yang telah ditetapkan oleh komando wilayah. Penertiban secara masif ini telah dimulai sejak tanggal 27 April dan direncanakan akan berakhir pada tanggal 14 Mei 2026 mendatang.
Dalam upaya penindakan yang komprehensif ini, pengerahan personel melibatkan berbagai satuan inti dari TNI. Personel yang dikerahkan mencakup satuan tempur, satuan bantuan tempur, serta satuan teritorial untuk menjamin efektivitas penertiban.
Keterlibatan berbagai satuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ilegal di area tambang emas tersebut dapat dihentikan secara maksimal. Langkah ini menunjukkan keseriusan aparat dalam menanggulangi penambangan emas ilegal yang meresahkan masyarakat dan merusak ekosistem.
Salah satu hasil signifikan dari operasi terpadu ini adalah diamankannya sejumlah warga negara asing yang teridentifikasi berasal dari China. Total ada 16 WNA asal Tiongkok yang berhasil diamankan oleh tim gabungan selama pelaksanaan penertiban di lokasi.
Dikutip dari JABARONLINE.COM, operasi gabungan ini dilakukan sebagai bagian integral dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah Pulau Buru. Penegakan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku penambangan ilegal lainnya.
Dilansir dari JABARONLINE.COM, pelaksanaan penertiban ini melibatkan personel dari satuan tempur, bantuan tempur, serta satuan teritorial untuk memastikan penertiban aktivitas ilegal berjalan maksimal. Hal ini menggarisbawahi skala operasi yang melibatkan kekuatan penuh TNI di wilayah tersebut.
