PORTAL7.CO.ID - Perubahan sikap politik Partai Amanat Nasional (PAN) mengenai dukungan terhadap hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) telah memicu reaksi kritis dari kalangan akademisi. Kritik tajam ini disampaikan oleh Dosen Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah, pada hari Kamis (7/5/2026).
Menurut Herdiansyah Hamzah, inkonsistensi dalam pengambilan keputusan politik oleh PAN tersebut berpotensi memperburuk citra partai di mata publik secara keseluruhan. Sikap yang berbolak-balik ini dianggap mencoreng integritas politik di mata masyarakat Indonesia.
Dilansir dari Detikcom, akademisi yang akrab disapa Castro ini menilai bahwa ketidakstabilan sikap partai merupakan cerminan dari praktik politik yang dinilai tidak sehat. Ia menekankan bahwa partai politik seharusnya berperan aktif dalam memberikan edukasi politik yang bermartabat melalui ketegasan sikap.
"Kalau malam bilang A, besok bilang B, akhirnya politik jadi terlihat tidak bermartabat di mata publik. Nah, PAN kalau memang menarik diri dari dukungan hak angket ya harus mempertanggungjawabkan sikap itu ke publik. Apa alasannya? Kenapa berubah? Karena yang terlihat sekarang ada inkonsistensi," ujar Herdiansyah Hamzah, Akademisi Hukum Tata Negara Unmul.
Inkonsistensi ini secara tidak langsung memperkuat persepsi publik bahwa keputusan politik didasarkan pada pengaruh eksternal atau kepentingan sesaat semata. Castro menekankan bahwa konsistensi adalah kunci utama dalam menjaga kehormatan institusi demokrasi.
"Partai politik itu harusnya memberi contoh bagaimana politik dijalankan secara bermartabat. Tapi kalau sikapnya berubah-ubah seperti ini, publik akhirnya melihat politik hanya soal kepentingan sesaat, bukan memperjuangkan rakyat," kata Herdiansyah Hamzah, Akademisi Hukum Tata Negara Unmul.
Castro juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat dari masyarakat dan mahasiswa agar proses pengajuan hak angket tidak terhenti di tengah jalan. Lembaga legislatif, menurutnya, tidak boleh dibiarkan bekerja tanpa adanya kontrol publik yang memadai.
"DPRD enggak bisa dibiarkan jalan sendiri. Publik harus terus mengawal supaya hak angket ini benar-benar diwujudkan. Karena pengalaman kita selama ini, DPRD sering berubah sikap, tidak konsisten dan akhirnya publik kecewa," ucap Herdiansyah Hamzah, Akademisi Hukum Tata Negara Unmul.
Ia membandingkan posisi PAN dengan Partai Golkar, yang menurutnya menunjukkan sikap politik yang lebih terhormat karena memiliki posisi yang jelas sejak awal pembahasan. Kejelasan sikap dinilai lebih terpuji dibandingkan perubahan dukungan yang terjadi secara mendadak.
