PORTAL7.CO.ID - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan posisinya dalam menunggu hasil resmi dari sidang isbat yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap otoritas pemerintah dalam menetapkan tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah.
Penetapan hari raya Idul Fitri tahun 2026 tersebut dijadwalkan berlangsung melalui sidang isbat di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat. Momen penting ini dilaksanakan pada hari Kamis, 19 Maret 2026.
Lembaga Falakiyah PBNU, melalui wakilnya, menyatakan komitmen untuk menyampaikan ikhbar (informasi awal) terkait kondisi hilal. Namun demikian, mereka secara etis memilih untuk tidak mendahului keputusan final pemerintah.
Wakil Sekretaris Lembaga Falakiyah, Marufin Sudibyo, menyampaikan komitmen organisasi mereka. "PBNU akan menyampaikan ikhbar, namun secara etis tetap menunggu hasil sidang isbat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia," ujar Marufin.
PBNU berencana menanti argumentasi resmi pemerintah yang disampaikan dalam sidang isbat sebelum mengeluarkan ikhbar terkait terlihatnya hilal. Sikap ini menunjukkan penghormatan terhadap proses musyawarah yang dilakukan.
Marufin juga menjelaskan skenario jika hilal tidak teramati di berbagai lokasi pemantauan. Apabila hal tersebut terjadi, PBNU tidak akan mendorong dilakukannya istikmal Ramadan, yang mengimplikasikan 1 Syawal akan jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.
Penetapan tanggal 1 Syawal yang dimulai sejak malam Sabtu tersebut bergantung pada hasil akhir dari proses rukyatul hilal yang terintegrasi. NU sendiri telah memiliki panduan yang rinci mengenai mekanisme penerimaan atau penolakan laporan rukyat.
Poin krusial yang menjadi sorotan Nahdlatul Ulama adalah harapan akan konsistensi pemerintah dalam menggunakan kriteria MABIMS. Kriteria ini menjadi acuan utama dalam proses hisab dan rukyat di masa mendatang.
Dilansir dari KOMPAS.com, PBNU menyatakan komitmennya untuk selalu menyajikan fakta yang jernih dan tepercaya kepada publik. Mereka menekankan pentingnya keseimbangan dalam setiap informasi yang disampaikan mengenai penentuan kalender Hijriah.
