PORTAL7.CO.ID - Massa yang tergabung dalam Masyarakat Pengawas Keuangan Negara (MPKN) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Blora pada Kamis (23/4/2026). Aksi ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran masyarakat terhadap tingginya frekuensi kunjungan kerja (Kunker) anggota dewan ke luar daerah yang dinilai boros anggaran.
Demonstran secara tegas mendesak agar agenda perjalanan dinas luar kota dihentikan sementara dan menuntut dilaksanakannya audit menyeluruh terhadap seluruh penggunaan anggaran DPRD. Tuntutan ini muncul karena mereka menduga anggaran tersebut tidak memberikan manfaat signifikan bagi kepentingan masyarakat luas Kabupaten Blora.
Koordinator MPKN, Fuad Mushofa, menyampaikan bahwa seringnya kunjungan kerja tersebut justru berpotensi menumpulkan fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah (eksekutif). Menurutnya, efektivitas pengawasan menjadi terancam karena agenda perjalanan dinas dianggap tidak memiliki tujuan yang jelas dan terukur.
Fuad Mushofa mengungkapkan pandangannya mengenai motivasi di balik tingginya kunjungan kerja tersebut. "Kunker hanya menjadi cara untuk menghabiskan anggaran perjalanan dinas dan penginapan mewah tanpa output yang jelas untuk rakyat," ucap Koordinator MPKN Fuad Mushofa saat menyampaikan aspirasi di lokasi aksi pada Kamis (23/4/2026).
Lebih lanjut, Fuad menduga bahwa agenda perjalanan dinas tersebut juga digunakan sebagai sarana untuk menjaga hubungan baik antara pihak dewan dengan pemerintah daerah. "Ini sengaja dilakukan untuk menjaga kondusifitas antara pihak eksekutif dan legislatif. Sehingga fungsi pengawasan dewan terhadap kinerja pemerintah menjadi tumpul," sambungnya.
Isu transparansi menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut, di mana publik merasa minim mendapatkan informasi mengenai substansi dari setiap kegiatan perjalanan dinas anggota dewan. "Selama ini, publik hanya disuguhi jadwal waktu kegiatan tanpa adanya transparansi mengenai lokasi tujuan, topik pembahasan yang spesifik, hingga hasil nyata yang bisa dibawa pulang untuk kemajuan Kabupaten Blora," ujar Fuad.
Oleh karena itu, MPKN mendesak lembaga pemeriksa keuangan negara untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana perjalanan dinas di lingkungan DPRD Blora. "Kami menuntut adanya audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas di DPRD Blora. Jangan sampai uang rakyat digunakan untuk kepentingan pribadi atau organisasi yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat Blora," imbuh Fuad.
Massa juga mengajukan usulan konkret agar dana yang dialokasikan untuk kunjungan kerja dipangkas dan dialihkan ke sektor pembangunan yang lebih bersifat mendesak. "Kami mendesak agar dana tersebut dialihkan untuk kegiatan yang memiliki manfaat nyata bagi hajat hidup orang banyak, mengingat masih banyak kebutuhan masyarakat luas di Blora yang memerlukan intervensi anggaran segera," kata Fuad.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan massa di ruang pertemuan gedung dewan. "Intinya tadi menyampaikan masukan kepada DPRD agar kegiatan kegiatan DPRD itu lebih ditingkatkan kualitasnya. Kami menyambut baik usulan itu, semua harus bermuara pada kepentingan rakyat," ucap Siswanto.
