PORTAL7.CO.ID - Tokoh senior Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Andi Jamaro Dulung, baru-baru ini menyampaikan keprihatinan serius mengenai komposisi kepengurusan PBNU saat ini. Sorotan utamanya tertuju pada minimnya keterwakilan ulama yang berasal dari luar Pulau Jawa dalam struktur organisasi.
Isu ini diangkat oleh Andi Jamaro Dulung dalam acara Halalbihalal Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) yang diselenggarakan pada Selasa, 28 April 2026. Momentum ini menjadi wadah penting untuk menyuarakan evaluasi internal organisasi.
Andi Jamaro menilai bahwa dalam tiga periode kepengurusan terakhir, terjadi kecenderungan sentralisasi kepemimpinan yang sangat berbasis di Jakarta dan Pulau Jawa. Kondisi ini, menurutnya, mulai menunjukkan tren yang kurang ideal bagi organisasi sebesar NU.
Ia membandingkan situasi terkini dengan periode kepemimpinan di masa lalu, khususnya era KH Ahmad Hasyim Muzadi dan KH MA Sahal Mahfudh (2004-2009). Pada masa itu, kepengurusan dianggap lebih inklusif, terbukti dengan jabatan strategis diisi tokoh dari berbagai daerah.
Sebagai contoh konkret, Andi Jamaro mengingatkan bahwa pada era tersebut, posisi Katib Aam diisi oleh Profesor Nasaruddin Umar dan posisi Sekretaris Jenderal dijabat oleh KH Muhyiddin Arubusman yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dilansir dari Cahaya, Andi Jamaro Dulung mengungkapkan kekhawatirannya bahwa dominasi sentralisasi ini dapat mengurangi efektivitas kebijakan PBNU dalam merespons isu-isu lokal yang sangat spesifik di wilayah Indonesia yang beragam.
Minimnya keterlibatan kiai pengasuh pesantren dari luar Jawa dikhawatirkan akan melemahkan benteng pertahanan terhadap paham radikal, sebab tokoh daerah lebih memahami konteks sosial umat secara langsung.
"Pengurus Wilayah (PWNU) dan Pengurus Cabang (PCNU) di luar Jawa diharapkan tidak hanya menjadi penyumbang suara saat Muktamar," kata Andi Jamaro Dulung, menyuarakan aspirasi daerah yang merasa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis.
Menurut pandangan Andi Jamaro, penegasan mengenai pentingnya proporsionalitas ini bukanlah upaya memicu separatisme, melainkan sebuah ikhtiar untuk merawat kebinekaan yang menjadi pondasi utama Nahdlatul Ulama.
