Soal Jalan Tambang Parung Panjang, Ricky Kurniawan Desak PT Jasa Sarana Tuntaskan Pembebasan Lahan Segera

BOGOR – Keprihatinan Anggota DPRD Jabar, H. Ricky Kuniawan, Lc disampaikan ketika warga dan pengendara di Parung Panjang setiap hari harus bertaruh nyawa melintasi jalan provinsi yang rusak parah akibat lalu lintas truk tambang, pembangunan jalan khusus tambang justru tak kunjung dimulai. Proyek yang telah diwacanakan sejak lima tahun lalu ini mandek di tengah jalan, tersandera oleh kelambanan birokrasi dan masalah pembebasan lahan yang tak kunjung selesai.

Anggota DPRD Jawa Barat, H. Ricky Kurniawan, Lc., mengungkapkan kekecewaannya terhadap proses yang dinilainya stagnan. Menurutnya, masalah bukan lagi pada kesiapan anggaran atau rencana teknis, melainkan pada tata kelola yang tidak berjalan efektif, termasuk dari pihak BUMD PT Jasa Sarana yang dipercaya mengawal pembebasan lahan.

“Kita ini sudah tahu solusinya. Warga tahu. Pemerintah daerah tahu. DPRD tahu. Tapi kenapa tidak jalan? Karena proses pembebasan lahannya terlalu lambat. Dan ini disebabkan oleh aktor-aktor yang seharusnya bisa gerak cepat, tapi justru tersendat,” ujar Ricky dalam wawancara, di Cibinong, Sabtu (10/5/2025).

Ricky menyebut PT Jasa Sarana seharusnya menjadi motor percepatan, bukan bagian dari kemacetan birokrasi. Ia mempertanyakan sejauh mana perusahaan milik Pemprov Jabar itu menjalankan tugasnya di lapangan.

“Sudah berapa warga yang mereka temui? Sudah sejauh mana sosialisasi dilakukan? Kami di DPRD sudah setujui anggaran Rp70 miliar sejak 2023, tapi di mana hasilnya?” tegas politisi Gerindra itu.

Menurutnya, jika pembebasan lahan terus tertunda, dampaknya akan berlipat ganda. Nilai kompensasi akan naik, kerusakan jalan provinsi makin parah, dan ketegangan sosial bisa meningkat karena warga sudah kehilangan kesabaran.

Ricky bahkan mengungkapkan bahwa Bupati Bogor, Rudy Susmanto, juga turut kecewa atas stagnasi ini. Apalagi muncul nama-nama yang tidak punya kapasitas formal seperti mantan kepala daerah Lebak, ikut masuk dalam urusan pembebasan lahan.

“Ini bukan hanya mandek, tapi bisa jadi rawan penyimpangan. Karena muncul aktor-aktor yang tidak jelas perannya. Kita harap Kang Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jabar bisa audit total, termasuk kinerja Jasa Sarana,” ujarnya.

Sampai berita ini diturunkan, pihak Jasa Sarana yang dihubungi lewat Sekper Jasa Sarana belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan klarifikasi dari awak media.*