BOGOR - Di tengah dinamika pembangunan, pemekaran wilayah Kabupaten Bogor Barat menjadi isu yang semakin mendesak untuk diperhatikan. Dengan populasi yang mencapai 5.627.021 jiwa dan luas wilayah sekitar 2.710 km², Kabupaten Bogor termasuk salah satu kabupaten terpadat di Indonesia. Hal ini menimbulkan berbagai tantangan yang perlu segera diatasi, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Aktivis Bogor Barat, Sutisna menekankan pentingnya pemekaran ini. "Dalam konteks Kabupaten Bogor, urgensi pemekaran wilayah, khususnya pembentukan Kabupaten Bogor Barat, menjadi semakin nyata dan mendesak," kata Sutisna yang kerap disapa Anta, di Leuwiliang, pada Rabu 1 Oktober 2025.
Rencana pemekaran telah menjadi agenda Bupati Bogor, Rudy Susmanto ini mencakup 14 kecamatan dengan lebih dari 1,5 juta jiwa penduduk. Kawasan ini memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses dan infrastruktur menjadi penghalang bagi kemajuan wilayah tersebut.
“Kita berharap realisasi Bupati Rudy dan Jaro Ade di tahun 2026 dengan segera”, ujarnya.
Oleh karena itu, menurutnya, pemekaran dianggap sebagai solusi strategis untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Anta juga mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya pemekaran ini agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Namun, proses pemekaran tidaklah mudah. Saat ini, pemerintah pusat masih menerapkan moratorium untuk pembentukan daerah otonom baru. Selain itu, kesiapan fiskal dan sumber daya manusia juga menjadi tantangan yang harus dihadapi agar Kabupaten Bogor Barat tidak bergantung sepenuhnya pada dana pusat.
Dengan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat, pemekaran Kabupaten Bogor Barat diharapkan dapat berjalan secara konstitusional dan berkelanjutan, demi tercapainya pembangunan yang merata dan berkeadilan.*
