Pengadaan kendaraan dinas baru untuk Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, kini tengah memicu perdebatan hangat di kalangan masyarakat luas. Proyek ini menjadi sorotan tajam lantaran menguras anggaran daerah hingga mencapai angka fantastis sebesar Rp 8,5 miliar. Kebijakan tersebut dinilai kontradiktif dengan semangat efisiensi anggaran yang sering didengungkan oleh pemerintah provinsi selama ini.
Berdasarkan informasi dari Sekretaris Daerah Kaltim dan BPKAD, dana miliaran rupiah tersebut dialokasikan untuk sebuah SUV hybrid bermesin 3.000 cc. Kendaraan mewah ini diduga kuat merupakan Range Rover 3.0 Autobiography LWB yang memiliki harga pasar sekitar Rp 7,43 miliar di Jakarta. Spesifikasi tinggi ini dipilih untuk menunjang mobilitas pimpinan daerah di medan yang cukup menantang di wilayah Kalimantan.
Sekda Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa pemilihan mobil dengan kemampuan off-road sangat krusial mengingat kondisi geografis wilayah pelosok yang berat. Ia mencontohkan kunjungan ke daerah Bongan yang memerlukan kendaraan andal agar agenda kerja tidak terhambat oleh infrastruktur jalan yang rusak. Selain itu, pengadaan ini diklaim tetap mengedepankan prinsip value for money untuk kepentingan pelayanan tamu negara.
Menanggapi polemik yang berkembang, Rudy Mas'ud menyatakan bahwa hingga saat ini dirinya masih menggunakan mobil pribadi untuk operasional kedinasan lapangan. Ia berdalih bahwa sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kaltim harus menjaga marwah daerah saat menyambut tamu-tamu berskala global. Rudy juga menekankan bahwa spesifikasi kendaraan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 7 Tahun 2006.
Di sisi lain, Herdiansyah Hamzah selaku akademisi dari Universitas Mulawarman memberikan kritik pedas terhadap langkah pemerintah daerah tersebut. Ia menilai Gubernur Kaltim telah gagal dalam menyusun skala prioritas pembangunan yang seharusnya lebih berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Menurutnya, sektor pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan jauh lebih mendesak untuk mendapatkan suntikan dana besar daripada mobil dinas.
Herdiansyah juga menyoroti komitmen efisiensi anggaran yang sering disampaikan oleh Rudy Mas'ud dalam berbagai kesempatan formal kepada publik. Ia menganggap pernyataan gubernur tersebut hanyalah sekadar gimik politik yang tidak tercermin dalam realitas kebijakan pengadaan barang mewah. Ketimpangan antara narasi penghematan dan pembelian mobil seharga Rp 8,5 miliar menjadi poin utama dalam kritiknya tersebut.
Hingga saat ini, perdebatan mengenai urgensi pengadaan mobil dinas mewah ini masih terus bergulir di ruang publik Kalimantan Timur. Masyarakat kini menanti bukti nyata dari pemerintah provinsi dalam menyeimbangkan antara kebutuhan protokoler dan kesejahteraan warga lokal. Transparansi dalam penggunaan anggaran daerah tetap menjadi tuntutan utama guna memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Kaltim.
Sumber: Infonasional
