PORTAL7.CO.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengambil langkah inovatif dengan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk pertama kalinya pada hari Jumat. Langkah ini dirancang sebagai strategi untuk mendorong efisiensi penggunaan energi di lingkungan pemerintahan daerah.
Kebijakan baru ini diklaim tidak akan mengorbankan kualitas pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah daerah. Pemkab Bogor berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan efisiensi operasional dan pemenuhan hak masyarakat akan layanan yang prima.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, memberikan konfirmasi mengenai pelaksanaan perdana kebijakan tersebut. Ia menyatakan bahwa hari pertama penerapan WFH berjalan sesuai rencana dan tetap terkendali.
Ajat Rochmat Jatnika merinci jumlah partisipan dalam sistem kerja jarak jauh ini. Dari total keseluruhan ASN di lingkungan Pemkab Bogor, sekitar 2.130 pegawai ditetapkan untuk menjalankan tugas dari rumah.
Angka tersebut merepresentasikan sekitar 10 persen dari total keseluruhan aparatur sipil negara yang ada di wilayah Kabupaten Bogor saat ini. Ini menunjukkan bahwa kebijakan WFH diterapkan secara bertahap dan terukur.
Dilansir dari bogorplus.id, Ajat Rochmat Jatnika menegaskan komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan ini dengan baik. "Pada minggu ini kita melaksanakan Work From Home untuk pertama kalinya di hari Jumat," ujarnya.
Ia melanjutkan penjelasannya mengenai partisipasi pegawai dalam program uji coba ini. "Dari data yang ada, sekitar 2.130 ASN atau kurang lebih 10 persen menjalankan WFH,” kata Ajat Rochmat Jatnika.
Kebijakan WFH pada hari Jumat ini menjadi indikator penting bagi Pemkab Bogor untuk mengevaluasi potensi penghematan energi di masa mendatang. Hasil evaluasi ini akan menentukan apakah kebijakan serupa akan diterapkan secara berkelanjutan.
