PORTAL7.CO.ID - Kasus dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kini memasuki babak baru yang lebih serius. Inspektorat setempat telah mengambil langkah tegas setelah menemukan bukti-bukti yang dinilai cukup signifikan untuk diproses secara hukum.
Dilansir dari bogorplus.id, pihak Inspektorat menemukan adanya aliran dana atau transaksi mencurigakan yang melibatkan sejumlah pegawai di lingkup internal. Temuan ini menjadi dasar kuat bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti perkara tersebut kepada aparat penegak hukum.
Sebanyak empat orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bogor kini resmi dilaporkan kepada pihak kepolisian. Langkah ini diambil guna memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga di dalam birokrasi pemerintahan daerah tersebut.
"Pihak Inspektorat Kabupaten Bogor telah mengungkap adanya transaksi mencurigakan yang melibatkan empat ASN dalam polemik dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Bogor," ujar Arif Rahman.
Penyerahan berkas dan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum dilakukan agar proses penyelidikan dapat berjalan lebih mendalam dan profesional. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait isu yang telah meresahkan publik selama beberapa waktu terakhir.
"Temuan hasil pemeriksaan ini segera kami limpahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Arif Rahman.
Sebelum sampai pada tahap pelaporan ke polisi, Inspektorat telah melakukan serangkaian pemeriksaan intensif terhadap sejumlah oknum. Fokus utama pemeriksaan adalah untuk menelusuri kebenaran isu yang berkembang mengenai prosedur pengisian jabatan yang tidak sesuai aturan.
"Kami telah melaksanakan audit secara menyeluruh terhadap 24 orang pegawai yang berasal dari berbagai lintas jenjang jabatan di Pemkab Bogor," jelas Arif Rahman.
Audit yang dilakukan mencakup pemeriksaan administratif hingga penelusuran rekam jejak yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi para pegawai. Hasil dari audit tersebut kemudian mengerucut pada empat nama yang diduga kuat terlibat dalam transaksi tidak wajar.
