JAKARTA – Dukungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) menjadi titik balik penting dalam dinamika hubungan ulama dan pemerintah. Sikap ini muncul setelah dialog langsung antara Presiden dan pimpinan organisasi Islam, sekaligus meredam narasi negatif yang sempat berkembang di ruang publik.
Sebelumnya, MUI sempat menunjukkan sikap kritis terhadap keikutsertaan Indonesia dalam BoP. Namun, penjelasan Presiden mengenai tujuan, mekanisme, serta posisi strategis Indonesia di forum tersebut membuat MUI menilai langkah ini sejalan dengan amanat konstitusi dan politik luar negeri bebas aktif. Prabowo menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia di BoP diarahkan sepenuhnya untuk kemaslahatan Palestina, dan jika terbukti merugikan, Indonesia tidak akan ragu untuk keluar.
Meski dukungan MUI telah ditegaskan, narasi kontra di media sosial masih bergulir. Sebagian pihak menuding BoP sebagai agenda pro-Israel dan mendesak MUI mengeluarkan fatwa penolakan. Namun, sikap MUI dianggap sebagai hasil kajian mendalam yang menempatkan kepentingan Palestina sebagai prioritas utama.
Perubahan sikap ini juga mencerminkan gaya diplomasi Prabowo yang terbuka dan tegas. Pendekatan dialog langsung dengan ulama dinilai mampu meredam kesalahpahaman sekaligus memperkuat kepercayaan. Menurut pengamat politik Islam, gaya kepemimpinan yang tidak alergi terhadap kritik tetapi menjawab dengan argumen menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan umat.
Dalam perspektif sejarah, dukungan MUI terhadap BoP dipandang sebagai kelanjutan tradisi ulama yang aktif dalam diplomasi bangsa. Tokoh-tokoh seperti HOS Tjokroaminoto, KH Hasyim Asy’ari, KH Ahmad Dahlan, KH Wahid Hasyim, hingga KH Agus Salim dikenal menggabungkan perjuangan moral dengan diplomasi internasional. KH Agus Salim, misalnya, menekankan pentingnya perdamaian dunia berbasis persaudaraan antarbangsa, sebuah nilai yang sejalan dengan esensi Board of Peace.
Implikasi sosial dan politik dari dukungan MUI ini cukup signifikan. Selain memperkuat persatuan umat, sikap tersebut menegaskan posisi Indonesia dalam membela Palestina melalui jalur diplomasi internasional. Upaya membenturkan ulama dengan pemerintah justru dinilai berpotensi melemahkan solidaritas nasional.
Dengan dukungan ini, Indonesia menegaskan bahwa keterlibatannya dalam Board of Peace bukan bentuk keberpihakan kepada Israel, melainkan bagian dari ikhtiar aktif untuk mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.
Dukungan MUI terhadap kebijakan Presiden Prabowo dinilai memperkuat persatuan umat sekaligus menegaskan posisi Indonesia dalam membela Palestina melalui jalur diplomasi internasional.
Sebaliknya, upaya membenturkan ulama dengan pemerintah justru dinilai berpotensi melemahkan solidaritas nasional.
