PORTAL7.CO.ID - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyuarakan desakan kuat kepada pemerintah pusat agar segera mengambil langkah konkret dalam menangani krisis banjir rob yang melanda Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, pada Selasa (5/5/2026). Beliau menekankan bahwa situasi ini telah melampaui sekadar gangguan musiman biasa.
Fenomena kenaikan permukaan air laut ini dinilai telah berubah menjadi ancaman struktural serius yang secara perlahan namun pasti mengikis dan menghilangkan ruang hidup masyarakat pesisir. Krisis lingkungan ini menuntut respons kebijakan yang komprehensif dari pemerintah.
Data menunjukkan bahwa dampak kerusakan akibat rob di wilayah Demak telah melonjak drastis, mencapai luasan 6.600 hektare pada tahun 2026. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat seluas 1.200 hektare.
"Yang terjadi di Sayung, Demak, bukan lagi sekadar banjir rob, melainkan krisis struktural yang menyebabkan hilangnya daratan dan ruang hidup masyarakat secara perlahan," tegas Rerie, Wakil Ketua MPR RI.
Kondisi ini secara langsung memengaruhi kehidupan sekitar 15.000 kepala keluarga yang tersebar di 20 desa di Demak. Air laut dilaporkan telah merangsek masuk hingga jarak 5 hingga 6 kilometer ke daratan, menenggelamkan permukiman dan lahan pertanian vital.
Rerie menjelaskan bahwa proses transisi lingkungan yang terjadi di Demak ini berlangsung secara paksa dan mendadak bagi warga. "Transisi ini terjadi secara paksa, tanpa kesiapan dan tanpa dukungan sistemik," ujar Rerie, Wakil Ketua MPR RI.
Dilansir dari Detikcom, dampak ekonomi sangat terasa, di mana banyak petani terpaksa meninggalkan sektor pertanian karena sawah mereka tidak bisa lagi ditanami, sehingga beralih ke sektor informal. Masyarakat mengeluhkan penurunan pendapatan yang sangat drastis akibat kerusakan hunian yang bersifat permanen karena rendaman air.
"Mereka seperti dibiarkan menghadapi kondisi itu sendiri," ujar Rerie, Wakil Ketua MPR RI, menyoroti kurangnya dukungan bagi warga yang terdampak.
Kekhawatiran ini diperkuat oleh riset dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang mencatat bahwa 65,8 persen garis pantai di sepanjang Pantura mengalami erosi antara tahun 2000 hingga 2024. Peneliti BRIN, Tubagus Solihuddin, mengidentifikasi bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah hulu telah memutus suplai sedimen alami yang seharusnya menopang pesisir.
