PORTAL7.CO.ID - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, memberikan kepastian tegas mengenai sumber pendanaan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026. Ia menegaskan bahwa perayaan besar tersebut tidak akan menggunakan sepeser pun dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kementerian mana pun.
Penegasan ini disampaikan Andi Gani dalam sebuah konferensi pers persiapan May Day 2026 yang diselenggarakan di Jakarta Pusat pada Rabu, 29 April 2026. Pernyataan ini bertujuan untuk menghilangkan spekulasi mengenai keterlibatan keuangan negara dalam acara peringatan tersebut.
Dilansir dari Detikcom, Andi Gani secara eksplisit menjamin bahwa mobilisasi massa buruh untuk peringatan tahun ini tidak akan menjadi beban bagi keuangan negara. Hal ini menunjukkan komitmen KSPSI terhadap kemandirian dalam menyelenggarakan kegiatan berskala nasional.
"Saya tegaskan, biaya May Day tahun ini tidak menggunakan APBN kementerian manapun, tidak ada. Tidak ada dana negara dipakai sepeser pun, saya tahu persis," kata Andi Gani.
Menurut Presiden KSPSI, seluruh kebutuhan operasional untuk acara akbar tersebut bersumber murni dari swadaya dan semangat gotong royong pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap gerakan buruh di Indonesia. Bantuan yang diterima mengalir secara sukarela dari berbagai donatur.
"Itu berdasarkan dari tangan-tangan baik yang sayang pada pergerakan buruh Indonesia. Jadi tidak ada dana Kemnaker, dana Menko Perekonomian, atau dana apa pun teman teman sekalian," ucap Andi Gani.
Ia menambahkan bahwa pendanaan tersebut benar-benar berasal dari inisiatif pribadi para pendukung gerakan buruh. Hal ini memastikan bahwa acara tersebut bebas dari kepentingan birokrasi pemerintah.
"Jadi pure 100 persen itu merupakan dana dari tangan-tangan orang yang baik dan sayang pada pergerakan buruh," ujar Andi Gani.
Meskipun acara tersebut membutuhkan biaya yang substansial, Andi Gani secara tegas membantah adanya intervensi atau pendanaan dari perusahaan besar atau kelompok oligarki tertentu. Ia menjamin transparansi sumber dana dari sisi korporasi.
