JAKARTA – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, melontarkan kritik tajam terhadap sikap Komisi IX DPR RI terkait polemik pengadaan ribuan sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Uchok menilai langkah DPR yang berencana memanggil BGN untuk meminta klarifikasi terkesan tidak konsisten dan hanya sekadar "pura-pura marah".
Kritik ini mencuat setelah Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyatakan pihaknya akan segera memanggil BGN guna mendalami urgensi serta proses pengadaan motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Uchok, DPR cenderung terlambat bersuara padahal kritik publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah lama bergaung.
"Selama ini publik ramai mengkritik, terutama di media sosial, tetapi DPR justru diam seribu bahasa. Sekarang tiba-tiba ingin memanggil, ini terkesan hanya sandiwara," ujar Uchok dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).
Lebih lanjut, CBA mengungkap adanya dugaan kepentingan anggaran yang membuat legislatif tidak bersikap kritis sejak awal. Uchok menyebut Komisi IX DPR RI mendapatkan alokasi anggaran sosialisasi dari BGN pada tahun 2026 dengan nilai mencapai Rp92 miliar.
“DPR Komisi IX mendapat ‘angpao’ kegiatan sosialisasi dari BGN sebesar Rp92 miliar. Ini yang diduga membuat mereka tidak bersuara sejak awal,” tegas Uchok.
Berdasarkan rincian data yang dihimpun, anggaran jumbo tersebut dialokasikan untuk 460 titik kegiatan yang tersebar di 38 provinsi. Dengan estimasi tersebut, setiap titik kegiatan sosialisasi diperkirakan menelan biaya sekitar Rp200 juta.
Uchok menilai besarnya alokasi dana tersebut berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara. Ia membandingkan kondisi ini dengan masih banyaknya persoalan mendesak di masyarakat, seperti penanganan bencana alam dan nasib pengungsi yang belum tertangani secara optimal.
“Ini seperti pesta sosialisasi. Di sisi lain, masih banyak persoalan mendesak yang membutuhkan perhatian anggaran lebih serius,” tambahnya.
CBA mendesak Komisi IX DPR RI untuk meninjau ulang penggunaan anggaran tersebut guna menghindari konflik kepentingan. Uchok khawatir anggaran tersebut hanya akan menjadi ajang "bancakan" antara pihak legislatif dan lembaga pelaksana program, tanpa memberikan solusi nyata bagi program Makan Bergizi Gratis.
