JAKARTA – Hasil riset terbaru dari sejumlah lembaga survei kredibel, termasuk Indikator Politik Indonesia, Lembaga Survei Indonesia (LSI), dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia secara tegas menolak keterlibatan dalam konflik militer global. Publik lebih menginginkan pemerintah fokus pada stabilitas dan diplomasi damai.
Data menunjukkan bahwa sekitar 83 persen responden menolak aksi militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sebaliknya, dukungan terhadap langkah militer tersebut sangat rendah, yakni di bawah 5 persen atau hanya sekitar 4,9 persen. Temuan ini mengonfirmasi bahwa masyarakat Indonesia cenderung menghindari eskalasi konflik bersenjata demi menjaga stabilitas keamanan dan ekonomi.
Dampak Ekonomi Jadi Sorotan
Tingginya angka penolakan ini dinilai wajar mengingat dampak luas dari perang internasional. Selain masalah kemanusiaan, konflik geopolitik memicu efek domino terhadap ekonomi domestik, seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan komoditas industri berbasis petrodolar lainnya. Kekhawatiran akan inflasi dan gangguan rantai pasok global menjadi alasan kuat publik menginginkan deeskalasi.
Dukungan Terhadap Kebijakan BOP
Terkait wacana keterlibatan Indonesia dalam skema internasional Board of Peace (BOP), survei mencatat dukungan publik berada di level minoritas, yakni pada kisaran 26 hingga 33 persen. Lebih lanjut, data menunjukkan:
- Sekitar 50 persen responden menolak Indonesia bergabung dalam koalisi internasional.
- Sebanyak 44 persen responden tidak setuju dengan pengiriman pasukan Indonesia ke luar negeri.
- Lebih dari 59 persen responden tidak sepakat jika Iran dianggap sebagai ancaman global.
Meski demikian, opini publik tidak sepenuhnya tunggal. Di tengah penolakan mayoritas, masih terdapat kelompok masyarakat yang bersikap netral atau mendukung kebijakan tersebut dengan catatan tertentu.
Kepercayaan Publik pada Pemerintah Tetap Solid
Menariknya, perbedaan pandangan dalam isu kebijakan luar negeri ini tidak menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional. Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tetap tinggi, yakni mencapai 79,9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika isu internasional tidak serta-merta memengaruhi penilaian masyarakat terhadap stabilitas pemerintahan secara umum.
Konsistensi Diplomasi Bebas Aktif
Menanggapi aspirasi tersebut, pemerintah Indonesia dinilai tetap konsisten berada di jalur politik luar negeri bebas aktif. Fokus utama pemerintah saat ini adalah mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan kerja sama internasional di berbagai forum global.
Berbagai wacana strategis, termasuk kemungkinan pengiriman pasukan dalam misi perdamaian, ditegaskan masih dalam tahap kajian mendalam dan belum menjadi keputusan final. Pemerintah bersikap adaptif dengan mempertimbangkan dinamika opini publik serta keseimbangan antara kepentingan nasional dan perdamaian dunia. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
