PORTAL7.CO.ID - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah signifikan dalam memperketat pengawasan mutu produk perikanan nasional. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh komoditas kelautan dan perikanan Indonesia benar-benar bebas dari potensi kontaminasi zat radioaktif berbahaya.
Sinergi pengawasan ini diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan resmi antara KKP dengan Korps Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peresmian kerja sama strategis tersebut dilaksanakan di Markas Komando Pasukan Brimob yang berlokasi di Depok pada hari Kamis, 23 April 2026.
Kerja sama ini merupakan wujud tanggung jawab KKP sebagai otoritas kompeten yang bertugas menjaga standar keamanan pangan di sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Tujuannya adalah melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan pasar global terhadap produk perikanan Indonesia di 147 negara tujuan ekspor.
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), Ishartini, menjelaskan bahwa kerja sama ini melibatkan unit Pasukan Gegana Brimob yang memiliki spesialisasi teknis tinggi. Unit tersebut dinilai memiliki keahlian spesifik yang sangat dibutuhkan dalam mendeteksi keberadaan radionuklida di lapangan.
"Salah satunya kami menjalin kerjasama dengan Brimob POLRI yang membawahi unit Pasukan Gegana dengan keahlian dalam pemindaian dan deteksi radionuklida untuk mendukung tusi Badan Mutu KKP," ujar Ishartini dalam keterangannya.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut dilakukan langsung oleh Ishartini bersama dengan Komandan Korps Brimob, Komjen Pol. Ramdani Hidayat, S.H. Kesepakatan ini mencakup pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki oleh kedua belah pihak.
"PKS yang saya tandatangani bersama Bapak Komandan Korps Brimob, Komjen Pol. Ramdani Hidayat, S.H. ini memiliki ruang lingkup yang memang implementasinya untuk mendukung tusi KKP, yaitu pendayagunaan SDM dan sarpras untuk melaksanakan skema sertifikasi bebas radioaktif produk perikanan, pengendalian kontaminasi zat radioaktif, pertukaran data serta peningkatan kapasitas," tambahnya.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat menjadi bukti konkret bagi pasar internasional mengenai keamanan komoditas laut Indonesia. Hal ini sejalan dengan keberhasilan pemulihan jalur ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat yang baru-baru ini berhasil dibuka kembali.
Dilansir dari Detik Finance, sejak skema sertifikasi bebas radioaktif ini mulai diluncurkan pada bulan Oktober 2025 hingga tanggal 20 April 2026, tercatat sebanyak 3.202 kontainer udang telah dikirim ke luar negeri. Nilai total ekspor tersebut diperkirakan melampaui angka Rp 8 triliun.
