PORTAL7.CO.ID - Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim baru-baru ini. Sorotan ini muncul setelah Dewan menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur yang disampaikan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Hampir seluruh fraksi yang ada di DPRD Jatim menyampaikan berbagai masukan dan pertanyaan kritis terkait hasil kinerja tersebut. Fokus utama pembahasan adalah adanya 67 indikator yang dinilai belum berhasil mencapai target maksimal 100 persen yang telah ditetapkan.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memberikan apresiasi atas perhatian mendalam yang ditunjukkan oleh sembilan fraksi di DPRD Jatim. Ia mengakui bahwa laporan kinerja tahun anggaran 2025 memang belum menunjukkan pencapaian sempurna di semua lini.
Dalam paparannya, Gubernur Khofifah merinci data pencapaian kinerja secara kuantitatif. Ia menyampaikan bahwa dari total 4.021 indikator yang ada, capaian rata-rata yang berhasil diraih oleh perangkat daerah adalah sebesar 98,33 persen.
"Saya ingin menyampaikan, terdapat 4.021 indikator dengan capaian sebesar 98,33 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 67 indikator tidak tercapai, setara dengan 1,67 persen," ujar Gubernur Khofifah saat memberikan penjelasan.
Gubernur Khofifah juga mengucapkan terima kasih atas seluruh pandangan umum konstruktif yang telah disampaikan oleh perwakilan fraksi-fraksi di DPRD Jatim. Meskipun ada beberapa indikator yang belum terpenuhi, capaian 98,33 persen tersebut dianggap sebagai buah kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Saya perlu mengulang kembali, angka ini menunjukkan kerja keras OPD, koordinasi luar biasa dengan bupati, wali kota, kepala desa, serta koordinasi dengan pemerintah pusat," imbuhnya, menekankan sinergi lintas tingkatan pemerintahan.
Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafak Rouf, memberikan perspektif tambahan mengenai penyebab beberapa indikator belum tercapai. Ia menyoroti bahwa perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat menjadi salah satu faktor penghambat penyesuaian target di daerah.
Musyafak Rouf menekankan pentingnya analisis yang cermat terhadap data capaian tersebut, terutama karena adanya perubahan kebijakan nasional. "Sehingga kita tidak bisa membandingkan antara tahun 2024 dengan 2025 secara total general, tetapi harus dipilah pilah, yang mana. Karena ada regulasi yang berubah, sehingga kita harus menyesuaikan," katanya.
