PORTAL7.CO.ID - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) baru saja merayakan hari jadinya yang ke-70. Puncak peringatan Dies Natalis ini diselenggarakan di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, pada hari Selasa, 31 Maret 2026.
Momen penting ini dimanfaatkan IPDN untuk meneguhkan arah strategis mereka. Fokus utama adalah memperkuat landasan institusi agar dapat mewujudkan visi besar menjadi sebuah World Class University.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan optimisme terhadap kemampuan IPDN dalam menghadapi tantangan masa depan. Ia menekankan bahwa inovasi adaptif adalah kunci utama keberhasilan pengembangan institusi ini.
Menurut pandangan Mendagri, IPDN perlu terus meningkatkan kualitas melalui pengembangan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, program studi yang relevan harus terus diperbarui untuk memenuhi kebutuhan zaman.
"Saya yakin IPDN dapat mengembangkan diri dengan inovasi-inovasi yang adaptif, pengembangan sarana dan prasarana yang semakin baik, program studi yang reliable serta kajian-kajian ilmiah yang dapat menjadi acuan para user atau pengambil keputusan," ucap Tito Karnavian, dilansir dari kontrolnews.co.
Selain aspek keilmuan, Sidang Senat Terbuka tersebut juga menyoroti urgensi penanaman integritas pada setiap calon pamong praja. Wakil Ketua KPK, Prof. Dr. Agus Joko Pramono, hadir memberikan orasi ilmiah mengenai hal ini.
Agus Joko Pramono menegaskan bahwa lulusan IPDN harus lebih dari sekadar ahli administrasi pemerintahan. Mereka harus dibentuk menjadi sosok yang memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas kenegaraan.
"IPDN tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang memahami administrasi pemerintahan tapi harus membentuk pamong praja kompeten berintegritas, peka terhadap etika, akuntabel, transparan, dan berani menolak penyimpangan," kata Agus Joko Pramono, dikutip dari Kabar Priangan.
Ia melanjutkan bahwa birokrasi modern sangat membutuhkan pemimpin publik yang mampu memadukan keahlian teknis dengan keteguhan moral. Integritas yang dibangun sejak dini dinilai krusial untuk memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
