PORTAL7.CO.ID - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sari Yuliati, telah menginisiasi langkah konkret guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Lombok. Aksi ini difokuskan pada penyediaan akses sanitasi yang lebih layak bagi warga setempat.
Kegiatan utama yang dilaksanakan adalah penyerahan bantuan dalam kerangka program Sanitasi Berbasis Masyarakat atau yang dikenal sebagai Sanimas. Program ini merupakan terobosan pemerintah untuk memastikan infrastruktur dasar terpenuhi.
Secara spesifik, penyaluran bantuan tersebut menyentuh tiga desa yang berbeda di Nusa Tenggara Barat. Ketiga lokasi penerima manfaat tersebut meliputi Desa Batujai, Desa Ungga, dan Desa Tanak Awuk.
Penyerahan bantuan program Sanimas ini secara resmi dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2026. Penetapan tanggal ini menandai dimulainya implementasi proyek sanitasi di desa-desa tersebut.
Program Sanimas ini didanai menggunakan sumber anggaran yang kredibel dan terencana dengan matang. Anggaran untuk inisiatif ini bersumber langsung dari alokasi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan.
Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat di tiga desa tersebut mendapatkan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan publik secara keseluruhan.
Dikutip dari Jabaronline.com, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sari Yuliati, menyampaikan komitmen parlemen dalam mendukung program berbasis kerakyatan ini. Beliau menekankan pentingnya infrastruktur dasar seperti sanitasi.
"Program Sanimas ini merupakan inisiatif yang anggarannya bersumber langsung dari alokasi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan," kata Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati.
Lebih lanjut, Sari Yuliati menegaskan bahwa dukungan DPR RI akan terus berlanjut untuk memastikan program serupa dapat menjangkau lebih banyak wilayah yang membutuhkan. Hal ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan legislasi DPR.
