Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) melontarkan kritik tajam terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait klaim capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025. CBA menilai klaim yang disampaikan Bahlil terlalu optimistis dan tidak mencerminkan kondisi riil pendapatan negara dari sektor sumber daya alam (SDA).

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi kinerja Bahlil. Desakan ini muncul setelah Bahlil menyampaikan laporan capaian PNBP yang dinilai CBA menyesatkan.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Bahlil sebelumnya menyebut bahwa hingga 10 November 2025, realisasi PNBP telah mencapai Rp200,66 triliun, atau 78,74 persen dari target APBN sebesar Rp254,83 triliun. Bahkan, dalam laporan yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada 20 November, Bahlil mengklaim capaian PNBP telah menembus angka 85 persen.

Baca Juga: Kebakaran PLTU Bengkayang, PLN Didesak Buka Hasil Investigasi Demi Akuntabilitas Publik

Dinilai Terlalu Percaya Diri

Menurut Uchok, pernyataan optimistis tersebut perlu dikritisi. Ia menilai Menteri Bahlil terlalu percaya diri dan tidak mempertimbangkan tren penurunan PNBP SDA yang terjadi dalam dua tahun terakhir.

Iklan Setalah Paragraf ke 5

“Kalau benar sudah 85 persen, seharusnya Menteri ESDM lebih berhati-hati menyampaikan data ke publik dan Presiden,” ujar Uchok, Rabu (17/12/2025).

Baca Juga: Fakta Lapangan Bantah Video Viral Fadly Assegaff soal Tenda BNPB di Aceh Tamiang

Uchok merujuk pada data realisasi PNBP SDA tahun 2024 yang menunjukkan penurunan signifikan. Pada tahun 2024, realisasi PNBP SDA hanya mencapai Rp228,9 triliun, atau 97,2 persen dari target.

Data tersebut diperkuat oleh laporan keuangan pemerintah pusat, yang menunjukkan adanya penurunan PNBP dari Rp280,2 triliun pada 2023 menjadi Rp256,6 triliun pada 2024.

“Artinya, ada penurunan sebesar Rp23,6 triliun, atau sekitar 8,44 persen. Ini adalah angka yang signifikan dan bukan hal sepele,” tegasnya.

Baca Juga: Pemerintah Pusat Tekankan Peran Kunci Pemerintah Daerah dalam Mitigasi dan Respons Bencana

Melihat tren tersebut, CBA mendesak Presiden Prabowo agar mengambil tindakan tegas. Jika PNBP kembali gagal mencapai target pada akhir tahun 2025, CBA meminta agar Bahlil dicopot dari jabatannya.

“Pernyataan menteri seharusnya menenangkan rakyat, bukan sekadar menyenangkan Presiden. Pernyataan yang disampaikan kerap menyesatkan dan tidak berdasar,” pungkas Uchok.