.png)
.png)
Aceh – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa penanganan hari pertama banjir di Aceh Tamiang telah berjalan sesuai prosedur. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas tuduhan keterlambatan penanganan yang dilontarkan oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Menurut BNPB, evakuasi awal memang menjadi tanggung jawab BPBD kabupaten atau kota, yang langsung berkoordinasi dengan TNI dan Polri saat bencana terjadi.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa akses darat ke Aceh Tamiang sudah mulai terbuka sejak 6 Desember 2025. Hal ini memungkinkan distribusi logistik dilakukan melalui Langkat dan wilayah Sumatera Utara. Pada hari yang sama, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto turun langsung ke Aceh Tamiang untuk meninjau fasilitas kesehatan dan membantu pembersihan lumpur bersama tim gabungan.
Perahu Karet Bocor: Hibah Lama, Pemeliharaan Tanggung Jawab Pemda
Terkait isu perahu karet berlogo BNPB yang bocor, BNPB menjelaskan bahwa aset tersebut merupakan hibah lama yang telah diserahkan kepada BPBD daerah. Sesuai ketentuan, perawatan dan pemeliharaan alat yang telah dihibahkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, bukan BNPB.
BNPB menambahkan bahwa perahu tambahan dari pusat baru tiba pada 1 Desember 2025. Dengan demikian, insiden perahu bocor tersebut melibatkan aset milik BPBD Aceh Tamiang, bukan milik BNPB secara langsung.
Di lapangan, Ditpolairud Polda Aceh turut menyediakan perahu tambahan untuk membantu penyeberangan bantuan ke wilayah-wilayah yang masih terisolasi, seperti Bireuen.
Secara nasional, distribusi bantuan tetap diprioritaskan untuk wilayah yang paling sulit dijangkau. Salah satunya adalah Aceh Tengah, yang memerlukan dropping bantuan menggunakan helikopter, berbeda dengan Aceh Tamiang yang kini sudah dapat diakses melalui jalur darat.*
