PORTAL7.CO.ID - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, baru-baru ini memberikan penekanan penting mengenai pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah. Dorongan ini disampaikan Bima Arya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah.
Acara strategis tersebut diselenggarakan pada hari Selasa, 28 April 2026, bertempat di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang. Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Tengah untuk tahun 2027.
Fokus utama pembahasan dalam forum tersebut adalah bagaimana mengawal implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah. Bima Arya menekankan bahwa pengawasan bersama antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial bagi keberlanjutan kemajuan ekonomi di tingkat lokal.
Dalam sambutannya, Bima Arya menggarisbawahi pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah sebagai motor penggerak ekonomi. Ia juga menyoroti perlunya inovasi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penanganan PSN yang terkadang dirasa berat oleh beberapa kepala daerah.
"Nah, jadi kami sering menyemangati para kepala daerah dengan poin-poin efisiensi, inovasi PAD, kemudian PSN yang sebagian kepala daerah menganggap itu rasanya berat, tapi rasanya kalau dikawal sama-sama itu justru bisa mengungkit ekonomi daerah," ujar Bima Arya.
Analisis fiskal yang dipaparkan menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki posisi keuangan yang relatif kuat secara nasional. Hal ini terlihat dari porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 66,07 persen dari total pendapatan daerah.
Sementara itu, kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat terhadap fiskal Jawa Tengah tercatat sebesar 33,83 persen. Mengenai kekuatan ini, Bima Arya memberikan apresiasi khusus terhadap kondisi keuangan provinsi tersebut.
"Kalau kita lihat Bapak-Ibu sekalian, kapasitas fiskal di Jawa Tengah ini mantap," tutur Bima Arya.
Meskipun mengakui kekuatan fiskal Jawa Tengah, Wamendagri mengingatkan seluruh pemangku kepentingan akan perlunya kehati-hatian dalam menyusun kebijakan anggaran. Hal ini terutama ditujukan bagi wilayah lain yang tingkat kemandirian ekonominya masih rendah.
