PORTAL7.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Malang baru saja melakukan penyegaran birokrasi besar-besaran yang melibatkan ratusan pejabat di Pendopo Agung pada Senin (13/4/2026). Langkah strategis ini mencakup rotasi jabatan mulai dari pimpinan tinggi pratama, camat, hingga kepala sekolah di lingkungan pemerintah daerah.
Salah satu poin yang menjadi perhatian publik dalam agenda ini adalah pelantikan Ahmad Dzulfikar Nurrahman sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang. Ahmad Dzulfikar merupakan putra dari Bupati Malang, HM Sanusi, yang melantik langsung jajaran pejabat tersebut sebagaimana dilansir dari Detikcom.
Bupati Malang HM Sanusi menegaskan bahwa seluruh proses seleksi jabatan dalam perombakan kali ini dilakukan secara transparan dan bersih. Ia memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran agar tidak melakukan praktik menyimpang dalam pengisian posisi pemerintahan.
"Jual beli jabatan tidak ada, yang dilantik tidak dimintai uang. Kalau ada yang bayar bilang saya. Kita harus hentikan semua ini, itu melanggar sumpah janji," tegas Sanusi.
Selain masalah integritas, Bupati juga mewajibkan setiap pejabat yang baru dilantik untuk menandatangani dan mematuhi pakta integritas. Dokumen tersebut menjadi landasan utama bagi para aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka ke depan.
"Pakta Integritas ini tidak boleh dilanggar, kalau dilanggar nanti akan ada sanksinya," tambah Sanusi.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, menyebutkan bahwa pelantikan ini adalah bagian dari penyegaran organisasi. Ia menjelaskan bahwa proses untuk jabatan pimpinan tinggi sebenarnya sudah melalui prosedur yang berlaku sejak lama.
"Kebetulan khusus yang tiga JPTP ini rekomendasinya sudah lama, tetapi petunjuk dari Pak Bupati dibarengkan saja dengan camat, kepala sekolah, dan jabatan lain. Alhamdulillah hari ini sudah terlaksana," ungkap Nurman.
Di sisi lain, pengangkatan anggota keluarga pejabat dalam posisi strategis mendapat sorotan kritis dari pengamat kebijakan publik Universitas Brawijaya, Andhyka Muttaqin. Ia mengingatkan pentingnya menjaga marwah birokrasi dan kepercayaan publik dalam setiap pengambilan keputusan strategis.
