PORTAL7.CO.ID - Kementerian Sosial (Kemensos) angkat bicara mengenai sorotan publik yang muncul terkait besaran anggaran pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat. Polemik ini dipicu oleh beredarnya estimasi biaya mencapai Rp700 ribu untuk setiap pasang sepatu.
Isu ini menjadi perhatian luas lantaran angka tersebut dianggap jauh melampaui kisaran harga sepatu di pasaran umum saat ini. Hal ini mendorong perlunya klarifikasi resmi dari pihak kementerian terkait.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, turun tangan langsung untuk memberikan penjelasan mengenai dugaan tingginya alokasi dana tersebut. Penjelasan ini bertujuan untuk menjernihkan kesalahpahaman publik yang terjadi.
Gus Ipul menegaskan bahwa angka estimasi Rp700 ribu yang menjadi perbincangan publik tersebut bukanlah harga pembelian akhir yang akan dibayarkan. Angka tersebut merupakan pagu anggaran maksimal yang telah ditetapkan di awal perencanaan.
"Angka tersebut merupakan bagian dari perencanaan awal atau pagu anggaran maksimal, bukan harga beli final," tegas Gus Ipul. Pernyataan ini disampaikan untuk memberikan batasan yang jelas antara perencanaan dan realisasi anggaran.
Beliau menjelaskan bahwa dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, pagu anggaran berfungsi sebagai batas atas yang telah ditetapkan secara administratif. Batas atas ini penting untuk memastikan perencanaan anggaran yang terukur.
Proses selanjutnya setelah penetapan pagu adalah pelaksanaan lelang terbuka dan kompetitif. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan harga perolehan barang menjadi lebih efisien dan sesuai dengan kondisi pasar riil.
"Dalam sistem pengadaan pemerintah, nilai pagu berfungsi sebagai batas atas yang nantinya akan disesuaikan melalui mekanisme lelang terbuka dan kompetitif," jelas Gus Ipul lebih lanjut. Hal ini menjadi jaminan transparansi dalam realisasi program.
Kemensos memastikan bahwa proses pengadaan ini akan dilakukan secara akuntabel, di mana harga akhir pembelian dipastikan akan lebih rendah dari pagu maksimal tersebut. Transparansi menjadi kunci dalam pelaksanaan program sosial ini.
