PORTAL7.CO.ID - Momentum Hari Kartini pada 22 April 2026 menjadi waktu yang tepat bagi pemangku kebijakan untuk mengevaluasi program perlindungan perempuan. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kini didorong untuk mengambil langkah konkret dalam mendukung peran strategis kaum ibu di ranah domestik maupun publik.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Jogja, Eko Suwanto, menyampaikan usulan strategis mengenai perlunya penambahan alokasi dana daerah khusus untuk pemberdayaan. Langkah ini dinilai sebagai solusi praktis untuk menjawab tantangan sosial serta memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat di Yogyakarta.
"Perempuan adalah soko guru pendidikan, baik di keluarga, juga masyarakat Indonesia. Kita harapkan Pemda DIY tingkatkan anggaran pemberdayaan ibu dan anak," kata Eko Suwanto.
Sebagaimana dilansir dari Detikcom, peran aktif pemerintah daerah sangat krusial dalam memastikan akses pengembangan diri bagi kaum perempuan. Keberadaan anggaran yang memadai di tingkat provinsi akan membuka peluang lebih luas bagi mereka untuk berkontribusi di berbagai sektor pembangunan.
Peningkatan kesejahteraan perempuan dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Dengan memberikan ruang bagi pengembangan potensi diri, posisi tawar perempuan di kancah global diharapkan semakin menguat seiring dengan kesetaraan hak yang terus diperjuangkan.
"Perempuan Indonesia kini memiliki peran strategis dalam membangun bangsa. Mari teruskan perjuangan Ibu Kartini dalam membawa hak dan peran perempuan lebih setara dan berdaya dalam memajukan harkat perempuan di dunia," sambung Eko Suwanto.
Secara internal, PDI Perjuangan menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang pro-perempuan. Hal ini sejalan dengan visi besar partai dalam mewujudkan kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi yang dimulai dari penguatan peran individu di lingkungan terkecil.
"Perempuan Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam peran membangun Indonesia yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian sesuai budaya bangsa," terang Eko Suwanto.
Melalui alokasi anggaran yang tepat sasaran, masalah kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan diharapkan dapat diatasi secara bertahap. Kolaborasi seluruh elemen bangsa menjadi kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata serta mencerdaskan kehidupan masyarakat secara luas.
