PORTAL7.CO.ID - Pada hari Jumat, 1 Mei 2026, sebuah aksi unjuk rasa besar-besaran digelar di depan Gedung DPR RI, Jakarta, oleh Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak). Aksi ini bertujuan untuk mendesak pemerintah melakukan reformasi sistem ketenagakerjaan nasional yang lebih adil dan bermartabat bagi seluruh elemen buruh di Indonesia.
Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno, menekankan pentingnya negara memberikan jaminan kepastian kerja bagi seluruh buruh. "Negara harus memberikan jaminan kepastian kerja bagi buruh, sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang dan mendapatkan upah yang layak," ujar Sunarno.
"Berlakukan upah layak nasional yang adil dan bermartabat bagi kaum buruh," kata Sunarno pada Kamis, 30 April 2026, menyoroti perlunya penghapusan sistem kerja outsourcing yang dinilai merugikan posisi tawar pekerja di Indonesia. Sunarno juga mendesak agar regulasi ketenagakerjaan yang pro-buruh segera disusun dengan melibatkan serikat pekerja secara aktif dalam proses legislasinya.
Sunarno menambahkan bahwa penghapusan disparitas upah dan penyediaan aturan yang melindungi buruh perempuan serta penyandang disabilitas merupakan salah satu prioritas utama. "Kami juga menuntut agar pemutusan hubungan kerja dihentikan," katanya, menekankan pentingnya keadilan bagi buruh.
Selain masalah internal buruh, Gebrak menyerukan kesejahteraan bagi tenaga pendidik, petugas medis, hingga pekerja platform digital. Kelompok ini turut mengkritik pola kepemimpinan yang dianggap otoritarian dan menuntut penegakan supremasi sipil serta penghentian kriminalisasi gerakan rakyat.
"Tuntutan lainnya, kami meminta agar negara menjalankan reforma agraria sejati. Hentikan penggusuran tanah rakyat. Hentikan perang," ucap Sunarno, menekankan pentingnya peran negara dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Di lokasi berbeda, Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) juga menyuarakan bahwa perjuangan kesejahteraan kelas pekerja masih menghadapi tantangan berat akibat disrupsi teknik dan ketidakpastian ekonomi global. Presiden Aspirasi, Mirah Sumirat, meminta kehadiran negara untuk menjamin keadilan bagi buruh.
"Serta mendorong penciptaan kondisi kerja manusiawi dan kepastian status kerja," ujar Mirah Sumirat dalam keterangannya pada Jumat, 1 Mei 2026, menyoroti pentingnya peran negara dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan buruh.
Aspirasi memberikan perhatian khusus pada eksploitasi dalam praktik kemitraan semu yang sering dialami oleh pekerja platform digital. Mirah menilai risiko pekerjaan saat ini sepenuhnya dibebankan kepada pekerja tanpa adanya jaminan pendapatan yang stabil. "Kami mendesak negara harus menghapus praktik kemitraan semu yang merugikan pekerja. Juga menuntut agar pekerja platform digital diakui sebagai pekerja dengan status yang jelas dan hak setara," kata Mirah Sumirat.
