PORTAL7.CO.ID - Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengambil langkah strategis dengan melakukan perombakan pada posisi pimpinan DPRD DKI Jakarta. Langkah organisasional ini ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor 179/SKEP/DPP-PKS/2026 yang resmi dikeluarkan pada Selasa, 21 April 2026.
Keputusan tersebut menetapkan pergantian posisi Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta yang saat ini dijabat oleh Khoirudin. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya sistematis partai untuk memperkuat struktur internal di wilayah ibu kota agar lebih solid di masa mendatang.
Sebagaimana dilansir dari laporan yang dihimpun, perubahan jabatan ini merupakan hasil kesepakatan kolektif para pimpinan di tingkat pusat. Seluruh jajaran di tingkat wilayah hingga fraksi kini bertugas untuk mengimplementasikan arahan yang tertuang dalam surat keputusan resmi tersebut.
"Apabila memang terdapat perubahan kebijakan dari pusat, maka kami di tingkat daerah akan mendengarkan dan mematuhi instruksi tersebut," kata Muhammad Taufik Zoelkifli selaku Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta.
Muhammad Taufik Zoelkifli menegaskan bahwa rotasi jabatan ini bukan dipicu oleh adanya gesekan atau konflik di dalam tubuh partai. Penyesuaian struktur ini dipandang sebagai kelanjutan dari rangkaian penyegaran organisasi yang telah dilakukan pada beberapa posisi kunci sebelumnya.
"Sebelumnya sudah ada pergantian di posisi Presiden PKS serta Ketua Fraksi yang beralih dari Pak Ismail kepada saya, sehingga ini adalah bagian dari rangkaian proses tersebut," ujar Muhammad Taufik Zoelkifli.
PKS memproyeksikan perombakan struktural ini sebagai solusi praktis untuk mematangkan kesiapan mesin partai menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Pembenahan internal dipandang perlu agar performa organisasi bekerja lebih optimal sebelum memasuki tahun politik yang padat.
"Fokus utama yang sedang kami benahi saat ini adalah melakukan konsolidasi menyeluruh di semua lini organisasi partai," kata Muhammad Taufik Zoelkifli.
Selain fokus pada penguatan internal, PKS Jakarta berencana untuk mengintensifkan berbagai program kerja yang bersentuhan langsung dengan kepentingan warga. Para pejabat publik dari partai tersebut diarahkan untuk meningkatkan kontribusi dan peran nyata mereka di tengah masyarakat.
