PORTAL7.CO.ID - Suasana peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-68 Kabupaten Lombok Barat pada Jumat (17/4/2026) menjadi momentum penting bagi arah pembangunan daerah. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, hadir langsung untuk memberikan dukungan terhadap kebijakan strategis pemerintah daerah setempat.
Dilansir dari Detikcom, pemerintah pusat secara resmi merestui langkah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk setiap desa. Kebijakan ini dipandang sebagai terobosan besar untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan di tingkat akar rumput.
"Kami dukung, kami akan dampingi juga," ujar Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, saat memberikan pernyataan resminya.
Akselerasi Kesejahteraan: PKH Tahap II Cair Mei 2026 Didukung Penuh Sistem Data Tunggal Terkini
Kementerian Desa berkomitmen untuk memberikan pendampingan teknis yang intensif guna memastikan penyaluran dana tersebut tepat sasaran. Fokus utama dari bantuan ini adalah pengembangan potensi ekonomi lokal serta penguatan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.
Langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dinilai selaras dengan agenda besar pemerintah pusat dalam menciptakan desa-desa mandiri. Program ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak bagi desa yang memiliki spesialisasi komoditas unggulan agar lebih berkembang.
"Kami punya desa wisata, desa ayam petelur, desa ayam pedaging, desa nila, desa belut, desa ekspor. Semuanya kami buat, dan ini sudah dilakukan Pak Bupati," kata Yandri Susanto saat memuji keberagaman potensi yang ada di wilayah tersebut.
Pemerintah pusat melihat adanya peluang besar dalam keragaman komoditas di wilayah Nusa Tenggara Barat ini. Kendati program sudah berjalan, kementerian tetap menekankan pentingnya peningkatan kapasitas produksi serta manajemen tata kelola desa secara berkelanjutan.
"Insyaallah kami akan lakukan peningkatan potensi," imbuh Yandri Susanto mengenai rencana pengembangan kapasitas desa ke depannya.
Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, menjelaskan bahwa skema pendanaan ini merupakan instrumen utama untuk mencapai pemerataan pembangunan. Melalui visi ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud mulai dari kawasan pedesaan.
