PORTAL7.CO.ID - Pemerintah Kota Jogja memproyeksikan adanya penurunan signifikan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memanfaatkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) pada Jumat, 17 April 2026. Prediksi ini muncul setelah pihak berwenang melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan sistem kerja daring perdana yang dilakukan pada pekan sebelumnya.
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Jogja, tingkat partisipasi pegawai pada pekan pertama tergolong sangat rendah. Dilansir dari Detikcom, tercatat hanya 201 orang atau sekitar 2,8 persen dari total 7.115 ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jogja yang memilih untuk bekerja secara daring.
Kepala BKPSDM Kota Jogja, Sarwanto, merinci bahwa di instansinya sendiri hanya terdapat 28 dari 66 ASN yang mengambil opsi WFH. Secara lebih luas, tercatat baru 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari total 50 OPD yang sudah menjalankan sistem kerja fleksibel tersebut hingga saat ini.
"Saat ini tercatat hanya ada 11 dari total 50 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan sistem kerja jarak jauh, karena instansi pelayanan publik diwajibkan tetap bekerja di kantor demi menjaga kualitas layanan kepada masyarakat," jelas Sarwanto pada Rabu (15/4/2026).
Melalui survei internal yang dilakukan BKPSDM, terungkap fakta bahwa mayoritas pegawai ternyata merasa lebih nyaman bekerja secara langsung di kantor. Hal ini memperkuat perkiraan bahwa angka partisipasi kerja dari rumah akan terus menyusut pada pelaksanaan di pekan-pekan mendatang.
"Berdasarkan evaluasi internal yang dilakukan pada hari Selasa lalu, banyak pegawai yang sebelumnya mencoba sistem kerja dari rumah menyatakan lebih memilih untuk kembali bekerja secara tatap muka di kantor," ungkap Sarwanto.
Masalah mobilitas harian menjadi alasan mendasar bagi para pegawai, khususnya perempuan, untuk tetap memilih datang ke kantor. Rutinitas mengantar dan menjemput anak sekolah dinilai jauh lebih efektif jika dilakukan bersamaan dengan perjalanan menuju tempat kerja dibandingkan saat berada di rumah.
"Faktor mobilitas harian seperti rutinitas mengantar dan menjemput anak sekolah menjadi alasan utama para pegawai perempuan tetap memilih ke kantor agar jadwal harian mereka tetap sinkron dan tidak membingungkan," sambung Sarwanto.
Selain urusan logistik pribadi, beban administratif yang menyertai sistem WFH juga menjadi pertimbangan krusial bagi para pegawai. Kewajiban untuk menyusun rencana kerja yang detail serta laporan verifikasi harian dianggap cukup menyita waktu dan tenaga tambahan bagi para ASN.
