PORTAL7.CO.ID - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini menyampaikan keprihatinannya mengenai inefisiensi dalam pengelolaan keuangan oleh sejumlah pejabat di tingkat pemerintahan daerah. Kritik ini muncul sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mendorong tata kelola anggaran yang lebih baik di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Presiden, banyak alokasi dana daerah yang ternyata digunakan untuk kepentingan yang tidak prioritas, sehingga mengakibatkan pemborosan signifikan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari. Hal ini dilansir dari Money.
Salah satu contoh nyata yang diangkat adalah pembelian kendaraan dinas mewah oleh seorang Gubernur di Kalimantan Timur. Presiden menyoroti besarnya nominal yang dihabiskan untuk aset tersebut, menunjukkan adanya prioritas pengeluaran yang kurang tepat sasaran.
Presiden Prabowo secara spesifik mengungkapkan nominal pembelian mobil dinas mewah tersebut. "Dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp 8 miliar Provinsi," kata Prabowo, dikutip dari video Prabowo Menjawab pada Kamis (19/3/2026).
Sebagai perbandingan, Presiden membeberkan bahwa dirinya sebagai kepala negara menggunakan mobil Maung yang merupakan produksi dalam negeri. Meskipun memiliki fitur keamanan tambahan, total harga kendaraan dinasnya jauh lebih rendah dibandingkan contoh di daerah.
"Mungkin karena ini Presiden ada anti peluru, jadi harganya Rp 1 miliar, tetapi tidak Rp 8 miliar," imbuhnya, menekankan perbedaan signifikan dalam standar pengadaan barang pemerintah.
Di samping itu, fokus kritik juga diarahkan pada kebiasaan pemerintah daerah yang sering kali mengalokasikan anggaran besar untuk kegiatan kunjungan kerja yang dianggap tidak mendesak. Presiden menyerukan adanya perubahan pola pikir di kalangan eksekutif daerah.
"Sudahlah, itu yang kita minta kesadaran, rasa tanggung jawab," ungkapnya, menekankan pentingnya etika fiskal bagi para bupati dan gubernur.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa tugas utama para pemimpin daerah adalah melayani masyarakat yang mereka pimpin. Ia meminta agar setiap rupiah anggaran benar-benar dialokasikan untuk kepentingan rakyat.
