PORTAL7.CO.ID - Transformasi digital dalam pelayanan publik di Indonesia kembali mencatat kemajuan signifikan melalui sistem perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan. Mulai Selasa, 7 April 2026, masyarakat dapat menikmati kemudahan pengurusan dokumen kendaraan tanpa perlu lagi melampirkan fotokopi berkas fisik.
Melalui aplikasi Signal Polri, pemilik kendaraan kini dapat memproses kewajiban pajaknya sepenuhnya secara daring dari mana saja. Integrasi sistem ini memungkinkan verifikasi data dilakukan secara otomatis berdasarkan identitas kendaraan yang telah terdaftar dalam pangkalan data nasional.
Inovasi ini secara efektif memangkas rantai birokrasi pendaftaran yang selama ini mewajibkan pemohon membawa tumpukan berkas fisik ke kantor Samsat, sebagaimana dilansir dari Detik Oto. Pengguna cukup mengakses fitur Pendaftaran Pengesahan STNK untuk memunculkan rincian biaya pajak yang akurat.
Data yang ditampilkan dalam aplikasi mencakup transparansi rincian pembayaran secara mendalam, mulai dari PKB Pokok, SWDKLLJ Pokok, hingga komponen opsen PKB. Sistem ini memberikan kepastian nilai pajak bagi pemilik kendaraan sebelum mereka melakukan transaksi pembayaran melalui kanal digital.
Aspek krusial dari efisiensi ini adalah kolaborasi strategis antara Polri dengan Pos Indonesia sebagai mitra pengiriman dokumen fisik ke alamat pemohon. Terdapat dua kategori kecepatan pengiriman yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan urgensi pemilik kendaraan.
"Tersedia pilihan Dokumen Kilat Khusus Signal (SKH) seharga Rp 22.500 atau Dokumen Express Signal dengan tarif Rp 29.500 bagi pengguna yang menginginkan durasi pengiriman lebih cepat," tulis laporan dalam Detik Oto.
Kecepatan layanan ini terbukti melalui catatan transaksi pada 7 April 2026, di mana proses pembayaran pada sore hari berhasil diselesaikan dengan pengiriman dokumen di hari berikutnya. Durasi total dari verifikasi pembayaran hingga dokumen sampai di tangan pemilik kendaraan tercatat memakan waktu kurang dari 24 jam.
Meskipun terdapat pencapaian waktu di bawah satu hari, standar pelayanan resmi tetap memberikan estimasi waktu yang realistis bagi masyarakat luas. Durasi pengiriman dokumen standar umumnya memakan waktu satu hingga tiga hari kerja, dilansir dari situs resmi Samsat Digital.
Setelah menerima bukti fisik Tanda Bukti Pengiriman Kewajiban Pembayaran (TBPKP), pemilik kendaraan diwajibkan melakukan validasi akhir secara mandiri. Tahap ini merupakan bagian krusial dari pengesahan resmi yang terintegrasi sepenuhnya dengan sistem pengawasan digital.
