PORTAL7.CO.ID - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, secara resmi menyampaikan permohonan maaf publik pada hari Senin, 27 April 2026. Permintaan maaf ini terkait dengan kontroversi mengenai rencana alokasi anggaran sebesar Rp 25 miliar untuk renovasi rumah jabatan gubernur.
Keputusan Rudy diambil menyusul gelombang kritik keras dari masyarakat yang menyoroti beberapa item mewah dalam rencana renovasi tersebut. Kritik tersebut berfokus pada usulan pengadaan barang seperti akuarium air laut dan kursi pijat yang dianggap tidak prioritas.
Melalui unggahan resmi di media sosial pribadinya, Rudy mengungkapkan penyesalan mendalam atas kegaduhan yang timbul akibat pemberitaan rencana pembenahan rumah dinas tersebut. Ia menyadari bahwa rencana tersebut telah menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan publik.
"Beberapa hari ini saya banyak merenung. Ada hal yang perlu saya perbaiki. Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi," ujar Rudy, Gubernur Kalimantan Timur.
Pihak pemerintah provinsi sebelumnya memasukkan sejumlah poin dalam draf anggaran yang kemudian memicu reaksi negatif karena dianggap terlalu berlebihan untuk fasilitas operasional seorang pimpinan daerah. Hal ini disampaikan Rudy untuk memberikan konteks mengenai munculnya sorotan publik tersebut.
"Di dalamnya beberapa item yang menjadi sorotan, seperti kursi pijat dan akuarium air laut, wajar jika hal tersebut menimbulkan rasa yang tidak nyaman dan pertanyaan di masyarakat," kata Rudy, Gubernur Kalimantan Timur.
Gubernur menjelaskan bahwa perencanaan anggaran renovasi senilai puluhan miliar rupiah tersebut sebenarnya sudah disusun sebelum masa kepemimpinannya dimulai. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa tanggung jawab penuh atas evaluasi penggunaan dana saat ini tetap berada di pundaknya.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan upaya meredam kontroversi, Rudy memutuskan untuk mengalihkan pembiayaan item-item tertentu yang menjadi sorotan ke dalam dompet pribadinya. Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi penggunaan uang negara.
Dilansir dari Detikcom, alokasi anggaran yang dinilai tidak mendesak tersebut menjadi perhatian utama, terutama mengingat masih banyaknya kebutuhan publik yang mendesak di Kalimantan Timur.
