JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa partisipasi dalam forum internasional Board of Peace (BoP) merupakan langkah strategis untuk memperkuat diplomasi aktif dalam memperjuangkan perdamaian dunia, khususnya terkait isu kemanusiaan di Palestina. Penegasan ini muncul sebagai respons atas kritik publik yang meminta Indonesia menarik diri dari forum tersebut.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa keterlibatan Indonesia di BoP bukan sekadar formalitas. Menurutnya, forum ini menjadi sarana bagi Indonesia untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai dan menyuarakan kepentingan kemanusiaan langsung dari dalam sistem internasional.
“Indonesia masuk ke forum ini bukan untuk sekadar hadir, tetapi untuk memperjuangkan perdamaian dan kepentingan kemanusiaan dari dalam,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan resminya.
Pendekatan ini dinilai selaras dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Sebagaimana amanat UUD 1945, Indonesia berkomitmen ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Dukungan untuk Palestina Tetap Prioritas
Pemerintah memastikan bahwa dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina tetap menjadi prioritas utama kebijakan luar negeri. Partisipasi dalam BoP dipandang sebagai jalur diplomasi tambahan untuk mengawal aspirasi tersebut di tingkat global.
Presiden Prabowo sebelumnya telah menandatangani piagam partisipasi Indonesia dalam forum ini saat menghadiri pertemuan internasional di Davos pada 22 Januari 2026. Forum BoP sendiri memiliki mandat untuk memantau dinamika pascakonflik di Gaza serta mendorong stabilitas kawasan sesuai kerangka resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak berubah. Justru melalui forum internasional seperti ini, kita dapat memperkuat posisi diplomasi dalam mendorong penyelesaian konflik secara damai,” kata Presiden.
Kendati demikian, Presiden menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia akan terus dievaluasi. Pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk menarik diri jika forum tersebut terbukti tidak efektif. "Apabila pada akhirnya forum ini tidak memberikan manfaat nyata bagi perjuangan Palestina maupun kepentingan nasional, tentu pemerintah akan mempertimbangkan langkah untuk menarik diri," tegasnya.
Evaluasi Kebijakan Secara Komprehensif
Kebijakan ini sebelumnya sempat menuai kritik, salah satunya dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang mendorong pemerintah untuk segera keluar dari keanggotaan BoP. Menanggapi dinamika tersebut, pemerintah menyatakan bahwa keputusan diplomatik diambil melalui kajian yang mendalam.
