BEKASI – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan standar keselamatan transportasi perkeretaapian nasional. Langkah ini diwujudkan melalui alokasi anggaran sebesar Rp4 triliun yang difokuskan untuk perbaikan perlintasan kereta api di sekitar 1.800 titik di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa keberadaan perlintasan sebidang antara rel kereta api dan jalan raya memiliki risiko kecelakaan yang sangat tinggi. Menurutnya, banyak titik perlintasan yang saat ini belum didukung oleh sistem pengamanan yang memadai.
"Masih cukup banyak perlintasan sebidang yang belum memiliki sistem pengamanan optimal, termasuk penjaga dan teknologi pendukung lainnya. Hal ini harus terus dibenahi melalui teknologi yang efektif dan tepat sasaran," ujar AHY saat meninjau situasi di RSUD Bekasi, Selasa (28/4/2026).
Kebijakan ini diambil sebagai respons konkret pemerintah pasca-insiden kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026. Tragedi tersebut menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem perkeretaapian, khususnya pada titik-titik rawan persinggungan dengan jalur kendaraan bermotor.
Selain perbaikan perlintasan, pemerintah memastikan pembangunan infrastruktur fisik seperti flyover dan underpass akan terus dikebut. Langkah strategis ini bertujuan untuk menghilangkan interaksi langsung antara kendaraan jalan raya dan kereta api, sehingga potensi kecelakaan dapat ditekan secara signifikan.
Di sisi lain, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa proyek Double Double Track (DDT) lintas Bekasi–Cikarang tetap menjadi prioritas utama. Proyek ini dinilai krusial untuk memisahkan jalur KRL dengan kereta jarak jauh guna meminimalisir gangguan operasional.
"Percepatan proyek DDT itu menjadi bagian dari evaluasi kami atas insiden kecelakaan yang terjadi," jelas Dudy saat memberikan keterangan di Stasiun Bekasi Timur.
Pemerintah juga menepis anggapan bahwa pembangunan flyover dan proyek DDT saling tumpang tindih. Keduanya ditegaskan berjalan secara paralel dan saling melengkapi dalam satu kerangka besar transformasi transportasi nasional. Sementara flyover menangani risiko di titik perlintasan, DDT menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi perjalanan kereta.
Melalui integrasi kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menghadirkan sistem perkeretaapian yang lebih modern, aman, dan andal bagi masyarakat, dengan menempatkan keselamatan penumpang sebagai prioritas tertinggi.
