Jakarta – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan pandangan mengenai keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif internasional untuk merespons krisis kemanusiaan di Gaza. Sikap ini bukan kritik baru, melainkan penegasan atas rekomendasi strategis yang sebelumnya telah dibahas langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan silaturahmi bersama tokoh Islam pada 3 Februari 2026, Presiden Prabowo disebut telah mengakomodasi seluruh delapan rekomendasi PP Muhammadiyah, termasuk komitmen Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina berdasarkan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
Rekomendasi Muhammadiyah Sudah Dibahas Sejak Awal
Melalui surat Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKI) PP Muhammadiyah Nomor 326/1.0/A/2026 berjudul “Pandangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap Board of Peace (BoP)”, Muhammadiyah menekankan perlunya kajian kritis agar BoP tidak menyimpang dari politik luar negeri bebas aktif dan amanat UUD 1945.
Surat tersebut juga menyoroti kejelasan dasar hukum BoP serta kesesuaiannya dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menegaskan hak rakyat Palestina untuk merdeka. Substansi surat ini merupakan rangkuman hasil Focus Group Discussion LHKI Muhammadiyah pada 5 Februari 2026, yang sebenarnya telah dibahas bersama Presiden Prabowo dua hari sebelumnya.
Pemerintah Tegaskan Komitmen Palestina Tak Berubah
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa langkah Indonesia bergabung dalam BoP adalah opsi paling realistis di tengah kebuntuan diplomasi global.
“Komitmen Indonesia terhadap Palestina tidak pernah berubah,” ujarnya dalam video klarifikasi resmi.
Mantan Menteri Luar Negeri RI Alwi Shihab menambahkan bahwa Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara. Presiden Prabowo juga memastikan keanggotaan Indonesia dalam BoP bersifat fleksibel dan dapat dicabut jika tidak sejalan dengan cita-cita bangsa.
