PORTAL7.CO.ID - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, melaksanakan kunjungan kerja penting ke Gedung Semergou, Kantor Wali Kota Bandar Lampung, pada hari Sabtu, 25 April 2026. Fokus utama kunjungan ini adalah menguatkan proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di wilayah tersebut.
Tujuan mendasar dari pemutakhiran data ini bukan sekadar memastikan bantuan sosial (bansos) tersalurkan secara tepat sasaran. Lebih dari itu, pemerintah berambisi menjadikan bansos sebagai katalisator yang mendorong masyarakat penerima manfaat menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
Akurasi data sosial dan ekonomi dianggap sebagai landasan utama keberhasilan setiap program perlindungan sosial yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Kualitas data yang valid akan menentukan efektivitas intervensi kebijakan di lapangan.
Penguatan kualitas data ini dilaksanakan melalui mekanisme kolaborasi erat antara operator data di tingkat desa dengan struktur pemerintahan terbawah seperti RT dan RW. Selain itu, para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) juga dilibatkan secara intensif dalam proses verifikasi.
Gus Ipul menekankan pentingnya sinergi lintas elemen dalam upaya pembaruan data tersebut. "Kita mutakhirkan (DTSEN) secara bersama, SDM untuk pemutakhiran kita perkuat, terutama kolaborasi antara operator data desa dengan RT, RW, dan unsur-unsur di dalam desa maupun kelurahan. Nanti juga bekerja sama dengan pilar-pilar sosial kami, salah satunya adalah para pendamping PKH," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis pada Sabtu (25/4/2026).
Menteri Sosial juga menegaskan filosofi di balik penyaluran bantuan, yaitu harus memberikan dampak jangka panjang pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program bantuan harus berorientasi pada pemberdayaan agar status keluarga penerima manfaat dapat berubah menjadi mandiri secara ekonomi.
"Pertama, datanya harus akurat agar bansosnya tepat sasaran. Kedua, bansos yang diterima masyarakat itu harus memberdayakan," ujar Gus Ipul, menegaskan dua prinsip utama dalam distribusi bantuan sosial.
Pemerintah menyadari bahwa kendala teknis distribusi kerap muncul akibat data penerima yang tidak lagi relevan atau belum terperbarui. Oleh karena itu, Kemensos kini memprioritaskan pengalihan kuota bantuan kepada warga yang terverifikasi memenuhi kriteria sesuai hasil pengecekan lapangan terbaru.
"Maka selama satu tahun terakhir ini, kita betul-betul melakukan konsolidasi, (dengan) mengalihkan dari mereka yang tidak memenuhi kriteria kepada mereka yang memenuhi kriteria. Maka pemutakhiran dari daerah dan desa penting," jelas Gus Ipul.
