PORTAL7.CO.ID - Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan rencana strategis untuk memberikan stimulus fiskal yang lebih substansial bagi sektor kendaraan listrik (EV) yang menggunakan baterai berbahan dasar nikel. Langkah ini bertujuan untuk mengarahkan pasar domestik agar lebih menyerap cadangan nikel yang merupakan komoditas unggulan Indonesia.
Rencana kebijakan ini diungkapkan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Purbaya, dalam sesi konferensi pers APBN KITA yang diselenggarakan pada Selasa, 5 Mei 2026. Pengumuman ini menjadi penegasan komitmen pemerintah dalam memajukan industri hilirisasi berbasis sumber daya mineral lokal.
Saat ini, pasar mobil listrik di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang berbeda, di mana mayoritas merek yang beredar justru mengandalkan teknologi baterai Lithium Ferro Phosphate (LFP) yang didominasi oleh produsen dari Tiongkok. Beberapa merek besar seperti BYD, Wuling, MG, Chery, serta pendatang baru seperti VinFast dan Xpeng, dominan menggunakan teknologi non-nikel tersebut.
Sebaliknya, teknologi baterai yang mengandung unsur nikel, seperti Nickel-Metal Hydride (NiMH), lebih banyak ditemukan pada segmen kendaraan listrik hibrida (Hybrid Electric Vehicle/HEV). Contoh nyata terlihat pada model-model yang dipasarkan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), seperti Innova Zenix, Corolla Cross Hybrid, dan Camry Hybrid.
Sebagai instrumen stimulus utama, pemerintah sedang memfinalisasi skema Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) yang akan menjadi daya tarik utama bagi konsumen EV berbasis nikel. Evaluasi mendalam terus dilakukan untuk menentukan persentase DTP yang paling efektif mendorong penyerapan industri.
Mengenai besaran insentif yang akan diberikan, Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan adanya variasi dalam pemberian stimulus tersebut. "PPN ditanggung pemerintah itu ada yang 100 persen, ada yang 40 persen, nanti masih di-scan skemanya," ujar Menkeu Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa skema bantuan ini akan diprioritaskan untuk kendaraan listrik murni (Battery Electric Vehicle/BEV) dan akan membedakan perlakuan subsidi berdasarkan komposisi bahan baku baterai yang digunakan oleh masing-masing produsen. "Itu untuk yang utamanya EV. Bukan hybrid. Jadi yang baterainya berdasarkan nikel dan non-nikel akan berbeda skemanya. Tapi yang itu nanti (dijelaskan) Menteri Perindustrian," tambah Purbaya.
Keputusan untuk memprioritaskan baterai nikel merupakan bagian integral dari strategi hilirisasi nasional yang lebih besar, memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan di dalam negeri. Strategi ini bertujuan mengurangi ketergantungan industri pada teknologi impor.
Pemberian insentif yang lebih besar untuk baterai nikel juga merupakan respons langsung terhadap keraguan pasar global mengenai posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai dunia, terutama setelah tren global sempat mengarah pada penggunaan baterai non-nikel.
