JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai memantapkan serangkaian program perlindungan anak yang disebut sebagai fondasi strategis menuju Generasi Emas 2045. Langkah ini dipandang sebagai upaya menyatukan berbagai kebijakan lintas sektor yang selama ini berjalan terpisah, menjadi satu ekosistem perlindungan yang lebih solid.
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Namun realisasi di lapangan sering kali terhambat oleh minimnya koordinasi, fasilitas yang tidak merata, hingga tantangan baru di ranah digital. Pemerintahan saat ini mencoba memperbaikinya melalui pendekatan holistik: mulai dari gizi, kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan digital.
Fokus ke Lapangan: Lima Program Prioritas yang Jadi Sorotan
1. Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program ini menjadi intervensi paling masif. Pemerintah menargetkan pemerataan akses gizi bagi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. MBG diklaim berkontribusi pada penurunan stunting dan perbaikan kualitas kesehatan anak di berbagai daerah.
2. Cek Kesehatan Gratis (CKG)
Melalui CKG, pemeriksaan kesehatan rutin untuk anak di sekolah dan fasilitas kesehatan mulai diperluas hingga wilayah terpencil. Targetnya, deteksi dini masalah tumbuh kembang dapat dilakukan lebih cepat.
3. Revitalisasi Sekolah dan Kesejahteraan Pendidikan
Selain memperbaiki ribuan ruang kelas, pemerintah juga mendorong peningkatan kesejahteraan guru agar kualitas pembelajaran meningkat. Infrastruktur dan SDM pendidikan dianggap berperan langsung dalam tumbuh kembang anak.
4. Perlindungan Anak di Ranah Digital
PP Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Digital mengatur berbagai langkah pencegahan eksploitasi online, termasuk kewajiban platform digital menyediakan fitur ramah anak. Regulasi ini menjadi respon terhadap meningkatnya kasus kejahatan siber yang menyasar anak.
5. Pencegahan Eksploitasi dan Diskriminasi
Pemerintah memperkuat kerja sama antara aparat hukum dan lembaga perlindungan anak untuk menekan kasus kekerasan, diskriminasi, serta penelantaran. Pendekatan pencegahan mulai diprioritaskan dibanding penanganan setelah kejadian.
Pengamat perlindungan anak menilai kebijakan pemerintah saat ini bergerak ke arah yang lebih terstruktur, meski tantangan implementasi tetap mengemuka. Mulai dari kesenjangan data, akses layanan kesehatan, hingga literasi digital orang tua menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan.
Beberapa daerah telah melaporkan peningkatan minat belajar, perbaikan gizi, dan pemantauan kesehatan yang lebih rutin sejak program-program tersebut berjalan.
Presiden Prabowo: Negara Wajib Hadir
Dalam momentum Hari Anak Nasional 2025, Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa pembangunan nasional harus dimulai dari perlindungan anak.
“Negara hadir penuh untuk menjamin hak anak Indonesia. Mereka adalah masa depan bangsa, dan tugas kita memastikan mereka tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia,” ungkapnya.
Menuju 2045, Indonesia Bertumpu pada Generasi Hari Ini
Dengan penguatan berbagai program ini, pemerintah berharap ekosistem perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif dan merata. Pemerhati kebijakan publik menilai, jika konsisten dijalankan, Indonesia punya peluang besar menyiapkan generasi yang sehat, adaptif, dan siap bersaing secara global.
Generasi Emas 2045, kata mereka, hanya bisa terwujud jika anak-anak hari ini benar-benar terlindungi di semua lini kehidupan.*
