Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa penguatan pendidikan vokasi dan pengembangan Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, tetapi strategi besar untuk membuka jalan mobilitas sosial bagi jutaan masyarakat berpenghasilan rendah. Pendekatan ini dipandang sebagai fondasi utama untuk memutus rantai kemiskinan secara lebih cepat dan terukur.
Komitmen tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/11/2025), yang turut dihadiri Menko PMK Pratikno dan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Dalam rapat tersebut, Presiden menekankan pentingnya menjadikan pendidikan berbasis keterampilan sebagai instrumen strategis untuk memperluas kesempatan kerja.
Fokus pada Vokasi yang Terhubung ke Dunia Kerja
Menko PMK Pratikno menyebut pemerintah kini tidak hanya menambah jumlah lembaga vokasi, tetapi juga memastikan kualitasnya relevan dengan kebutuhan industri.
“Pendekatan pemerintah adalah memastikan apa yang diajarkan sesuai kebutuhan tenaga kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Jadi bukan lagi supply and demand yang saling menunggu, tapi keduanya harus bergerak serempak,” ungkap Pratikno.
Ia menambahkan, penguatan kompetensi juga ditopang pelatihan bahasa asing, pemahaman lintas budaya, serta sertifikasi profesi agar pekerja Indonesia lebih siap bersaing di pasar global.
Muhaimin Iskandar turut menyoroti perlunya pendidikan vokasi yang mampu menyerap lulusan SMA dan SMK dalam waktu lebih singkat.
“Kami memperluas jejaring dunia industri agar lulusan vokasi langsung terhubung dengan pasar kerja,” ucapnya.
Perluasan Sekolah Rakyat dan Rencana Sekolah Terintegrasi Kecamatan
