PORTAL7.CO.ID - Pakar bahan bakar dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Tri Yuswidjajanto Zaenuri, membeberkan strategi di balik penetapan harga jual Pertalite (RON 90) yang nilainya kini diproyeksikan mencapai Rp16.088 per liter. Angka keekonomian yang tinggi ini sengaja dirancang untuk memicu perubahan perilaku konsumen di sektor energi.
Fenomena harga Pertalite yang secara nominal lebih mahal daripada Pertamax (RON 92) yang dijual sekitar Rp12.300 per liter, merupakan bagian dari kalkulasi bisnis yang lebih besar. Strategi ini bertujuan utama untuk mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang ditanggung oleh pemerintah.
Secara teknis, nilai keekonomian berbagai jenis BBM sebenarnya tidak menunjukkan perbedaan harga yang ekstrem jika dibandingkan dengan standar pasar internasional yang berlaku di Singapura. Perbedaan harga yang mencolok ini justru merupakan intervensi kebijakan harga yang diterapkan di dalam negeri.
"Itu adalah strategi bisnis, supaya pengguna Pertalite mau berpindah ke Pertamax. Apalagi, setelah adanya penertiban barcode untuk bisa membeli BBM bersubsidi bagi kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan," ujar Yuswidjajanto saat dihubungi Kompas.com belum lama ini.
Kebijakan penetapan harga ini memiliki korelasi kuat dengan upaya pemerintah dalam menertibkan distribusi BBM bersubsidi melalui penerapan sistem kode batang atau barcode bagi kendaraan yang berhak. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran subsidi.
Diharapkan dengan adanya dorongan migrasi konsumsi dari oktan rendah ke oktan lebih tinggi, negara dapat mencapai efisiensi anggaran yang signifikan. Dana yang berhasil dihemat dari pos subsidi BBM tersebut dapat dialokasikan ke sektor pembangunan lain yang dianggap lebih bermanfaat.
"Kalau migrasi itu terjadi, mestinya anggaran subsidi BBM bisa berkurang dan bisa dimanfaatkan untuk sektor lain yang lebih bermanfaat," kata Yuswidjajanto mengenai dampak fiskal dari strategi harga tersebut.
Tri Yuswidjajanto juga memberikan catatan kritis mengenai efektivitas penyaluran bantuan energi di Indonesia saat ini. Menurutnya, sistem subsidi yang masih melekat pada barang (BBM) bukannya pada individu yang membutuhkan masih rentan terhadap kebocoran.
"Subsidi seharusnya melekat pada orang, bukan pada barang. Sehingga, BBM subsidi tidak bisa/boleh dibeli oleh orang yang mampu. Sayangnya, kesadaran itu belum tumbuh di masyarakat kita, sehingga kebocoran subsidi masih sangat besar," ujarnya lebih lanjut.
