PORTAL7.CO.ID - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menggelar pertemuan penting dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Blitar pada Kamis, 7 Mei 2026. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Sosial ini berfokus pada pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di wilayah tersebut.
Tujuan utama dari audiensi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap program bantuan sosial (bansos) yang disalurkan dapat mencapai sasaran yang paling membutuhkan secara akurat. Hal ini memerlukan integrasi data yang lebih rapi antara pemerintah daerah dan pusat.
Gus Ipul menekankan bahwa tantangan terbesar dalam implementasi program perlindungan sosial saat ini terletak pada akurasi dan keteraturan data penerima manfaat. Keteraturan data ini merupakan kunci utama agar operasional program di lapangan berjalan lancar tanpa hambatan.
"Selama ini PR-nya di data. Jadi datanya juga harus beres dulu," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis pada Kamis (7/5/2026).
Menteri Sosial menjelaskan bahwa proses verifikasi penerima bantuan harus dilakukan secara berlapis, mulai dari tingkat desil nasional, regional, hingga data lokal di tingkat desa atau kelurahan. Kemensos berkolaborasi erat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memetakan warga yang sudah menerima berbagai intervensi bantuan, termasuk kepesertaan Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
Ia juga mengingatkan kepada Bupati Blitar tentang pentingnya penguasaan data di tingkat lokal. "Pak Bupati harus tahu data dan tahu siapa warga yang dapat bansos, termasuk PBI dari Kemensos. Kalau semisal ada yang tidak berhak, coret saja," ujarnya.
Proses pemutakhiran data ini harus ditempuh melalui jalur formal yang berjenjang, dimulai dari tingkat RT/RW hingga terhubung dengan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) milik Kemensos. Gus Ipul juga menyoroti perlunya program graduasi bagi penerima bantuan yang berada pada usia produktif.
"Ini waktunya kita berbuat untuk orang lain, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan," kata Gus Ipul, menegaskan fokus pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan intervensi pemerintah.
Data alokasi bansos untuk Kabupaten Blitar pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp490,34 miliar, yang ditujukan untuk menjangkau 187.348 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Realisasi penyaluran program sembako pada triwulan pertama tahun 2026 telah mencapai Rp50,83 miliar untuk 84.718 KPM.
