PORTAL7.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Sukabumi kini tengah bergerak cepat melakukan proses verifikasi lapangan terhadap 164 ribu warga yang status kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) miliknya dinonaktifkan. Langkah strategis ini diambil menyusul kebijakan penonaktifan mendadak oleh Kemensos sejak Januari 2026 lalu.
Melalui Rapat Koordinasi lintas sektoral yang digelar di Aula Dinas Sosial pada Selasa (14/4/2026), pemerintah daerah mencari solusi terbaik agar hak kesehatan masyarakat kembali terjamin. Dilansir dari Detikcom, upaya reaktivasi ini menjadi prioritas utama mengingat dampak besar yang dirasakan oleh warga kurang mampu di wilayah tersebut.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran hingga tingkat kecamatan untuk menuntaskan pemutakhiran data. Beliau menekankan bahwa akurasi data di lapangan adalah kunci utama dalam memberikan akses layanan kesehatan yang layak.
"Kita punya waktu 15 hari sampai akhir April untuk tuntaskan pemutakhiran data ini. Saya instruksikan seluruh camat dan pendamping lapangan kerja ekstra keras. Ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut nyawa masyarakat kita yang sedang sakit," tegas Ade Suryaman.
Selain mengejar target waktu, pemerintah daerah juga memberikan peringatan keras kepada para petugas survei di lapangan. Hal ini dilakukan guna memastikan integritas data tetap terjaga tanpa adanya intervensi dari pihak luar yang dapat merugikan masyarakat.
"Saya minta akurasi dari pemberi data maupun surveyor. Sehingga data yang dihasilkan valid dan bisa dipertanggungjawabkan," tambah Ade Suryaman selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Bambang Widyantoro, mengungkapkan bahwa penonaktifan ini merupakan bagian dari kebijakan nasional. Secara total, terdapat sekitar 11 juta peserta di seluruh Indonesia yang dicoret karena dianggap telah mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi.
Namun, dalam praktiknya di lapangan, ditemukan ketidaksesuaian antara data administrasi pusat dengan kondisi ekonomi riil masyarakat. Banyak warga yang seharusnya masih menerima bantuan justru tereliminasi dari daftar kepesertaan aktif.
"Ditemukan anomali. Ada warga yang masih butuh bantuan tapi malah tereliminasi. Inilah yang mau kita luruskan lewat groundcheck," kata Bambang Widyantoro menjelaskan situasi tersebut.
