Jakarta - Pemerintah memberikan penjelasan teknis terkait ramainya kritik publik mengenai biaya pembangunan sumur bor penanggulangan bencana yang mencapai Rp100 juta hingga Rp150 juta. Biaya tersebut dinilai wajar karena sumur yang dibangun memiliki spesifikasi dan kapasitas besar, berbeda jauh dengan sumur bor rumah tangga biasa.

Kontroversi biaya ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan angka tersebut dalam rapat penanganan bencana di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026). Sejumlah warganet di media sosial mempertanyakan tingginya angka tersebut.

Solusi Air Bersih Skala Massal

Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Fokus utama pembahasan adalah pemenuhan kebutuhan air bersih bagi ribuan warga yang terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatera Utara dan Aceh, khususnya mereka yang tinggal di hunian sementara (huntara).

Sumur bor yang dimaksud merupakan solusi cepat dan berkelanjutan di lokasi terdampak. Satu unit sumur bor bencana dirancang untuk melayani sekitar 4.200 jiwa atau setara dengan 1.200 kepala keluarga.

Iklan Setalah Paragraf ke 5

Perbedaan Spesifikasi Teknis