Jakarta – Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza (Gaza Peace Board) tidak hanya menimbulkan perdebatan publik, tetapi juga membuka ruang baru bagi diplomasi Indonesia di panggung global. Di tengah kekhawatiran sejumlah pihak, termasuk Muhammadiyah, pemerintah menegaskan bahwa langkah ini adalah strategi diplomasi aktif untuk memastikan perjuangan Palestina tetap berada di jalur kemerdekaan.
Menteri Luar Negeri Sugiono menekankan, Indonesia hadir bukan untuk melegitimasi kepentingan negara besar, melainkan untuk memperkuat dorongan solusi dua negara sekaligus mengawal proses rehabilitasi Gaza pascakonflik.
“Ini bukan soal melunak, melainkan memastikan suara Palestina tetap kuat di forum global,” tegasnya.
Menjawab Keresahan Publik
Muhammadiyah sebelumnya menyuarakan kekhawatiran bahwa Dewan Perdamaian Gaza berpotensi menggeser isu utama dari kemerdekaan Palestina ke sekadar stabilisasi keamanan. Pemerintah merespons dengan menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia justru dimaksudkan untuk menjaga agar agenda perdamaian tidak keluar dari akar persoalan: penjajahan dan hak rakyat Palestina untuk merdeka.
Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto menilai langkah ini sejalan dengan amanat konstitusi untuk berperan aktif menciptakan perdamaian dunia, tanpa mengorbankan prinsip anti-penjajahan.
Indonesia Sebagai Jembatan Aspirasi
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia menilai Indonesia memiliki posisi strategis sebagai jembatan aspirasi rakyat Palestina dalam Dewan Perdamaian Gaza. Reputasi historis Indonesia sebagai negara yang konsisten mendukung Palestina memberi bobot diplomasi yang lebih konkret, sehingga Indonesia tidak sekadar menjadi pelengkap agenda negara lain.
Sejak awal kemerdekaan, Indonesia dikenal vokal mendukung Palestina. Kini, dukungan tersebut diterjemahkan dalam pengaruh diplomatik yang nyata, termasuk dalam isu stabilisasi dan rehabilitasi Gaza, tanpa mengorbankan prinsip kemerdekaan.
