PORTAL7.CO.ID - Sejumlah platform media digital nasional secara tegas menyanggah klaim yang dilontarkan oleh Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, M. Qodari, terkait kesepakatan kemitraan. Bantahan ini muncul menyusul pernyataan Qodari yang menyebutkan adanya kesepakatan dengan wadah bernama New Media Forum pada hari Kamis, 7 Mei 2026.
Penyataan keberatan ini dipicu oleh rilis daftar puluhan pengelola konten digital atau yang disebut "homeless media" oleh Qodari, yang diklaim akan memperkuat ekosistem informasi nasional. Beberapa nama yang disebutkan dalam daftar tersebut meliputi Folkative, Indozone, Dagelan, Narasi Newsroom, hingga Big Alpha.
"Kehadiran teman-teman New Media mencerminkan upaya Bakom untuk menjangkau publik seluas-luasnya, tidak hanya melalui media konvensional, tetapi juga melalui kanal-kanal digital yang pada hari ini telah menjadi realita media atau realita komunikasi digital sebagai bentuk dari perkembangan teknologi dan sosial kemasyarakatan," ujar M. Qodari, Kepala Bakom Pemerintah.
Narasi Newsroom menjadi salah satu entitas pertama yang secara terbuka menyampaikan bantahan atas klaim tersebut. Mereka menekankan bahwa Narasi beroperasi sebagai media resmi yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers dan selalu menjaga independensinya.
Dilansir dari Narasi, Media Digital menegaskan posisinya dengan menyatakan, "Narasi beroperasi sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik yang tercantum pada situs resmi Dewan Pers."
Keterkejutan juga disuarakan oleh pihak Bapak2id, yang namanya juga tercantum dalam daftar mitra potensial tersebut. Mereka secara eksplisit menyatakan tidak pernah terlibat dalam koordinasi apa pun dengan pihak Bakom terkait isu ini.
Pihak Bapak2id menyampaikan penolakan kerasnya, "Kami sama sekali tidak terlibat, kaga hadir dan kaga ngarti soal itu," tulis Bapak2id, Platform Konten.
Akun @ngomonginuang turut memprotes pencantuman namanya, menegaskan bahwa tidak pernah ada komunikasi dengan instansi pemerintah yang dimaksud. Mereka menganggap informasi yang beredar mengenai status kemitraan tersebut adalah keliru.
"Klaim di berbagai media yang menyatakan bahwa Ngomongin Uang "digandeng" ataupun menjadi "mitra" pemerintah adalah TIDAK BENAR," tulis Ngomongin Uang, Media Finansial.
