PORTAL7.CO.ID - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara resmi melakukan peninjauan menyeluruh terhadap implementasi kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara. Langkah evaluasi ini dilaksanakan pada Kamis (16/4/2026) guna merespons berbagai hambatan teknis yang muncul sejak sistem tersebut diberlakukan pekan lalu.
Fokus utama dalam evaluasi ini adalah efektivitas sistem kerja bagi para pegawai di lingkungan pemerintahan daerah. Dilansir dari Detikcom, kebijakan ini mulai diterapkan secara masif namun menghadapi tantangan pada masa transisi penggunaan teknologi digital untuk pemantauan kinerja.
Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, Edward Candra, menyoroti adanya kendala signifikan pada penggunaan aplikasi absensi digital oleh para pegawai melalui perangkat pribadi. Banyak laporan masuk mengenai ketidaksiapan teknis maupun kelalaian individu dalam mengoperasikan sistem yang baru pertama kali diterapkan secara luas ini.
"Kita melihat terutama masalah absensi ya, mungkin karena baru pertama kali, ada yang lupa mengabsensi karena itu pakai handphone, gadget masing-masing," ujar Edward Candra.
Selain faktor manusia, kondisi infrastruktur aplikasi juga menjadi perhatian serius karena adanya laporan mengenai kegagalan sistem atau error. Permasalahan teknis ini memerlukan penanganan cepat dari administrator sistem agar data kehadiran tetap akurat meskipun pegawai bekerja secara jarak jauh.
"Kemudian ada yang error, gitu, kemudian ada yang dinas luar pada hari itu, ini juga harus dikonfirmasi ke admin," jelas Edward Candra.
Kebijakan WFH ini juga dibarengi dengan instruksi ketat mengenai pengelolaan fasilitas kantor yang tidak beroperasi penuh. Pemerintah daerah menekankan pentingnya penghematan sumber daya energi di setiap unit kerja selama jadwal bekerja dari rumah berlangsung.
"Kita juga mengingatkan untuk efisiensi penggunaan listrik, kalau itu WFH, berarti lebih dilihat, diatur, untuk tidak dijalankan atau tidak dinyalakan," tegas Edward Candra.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah membidik target penghematan anggaran daerah hingga mencapai angka 18 persen sebagaimana dicanangkan oleh Gubernur. Namun, dampak ekonomi secara menyeluruh dari kebijakan WFH ini masih memerlukan waktu untuk dikalkulasi secara presisi.
