PORTAL7.CO.ID - Kejaksaan Castellón kini tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait kontrak kerja yang dilaksanakan oleh Patronato Municipal de Turismo sepanjang tahun 2024. Investigasi ini dimulai setelah adanya laporan resmi yang diajukan oleh pihak oposisi terkait dugaan praktik pengelolaan dana pariwisata yang tidak sesuai prosedur.
Aduan tersebut berfokus pada penggunaan kontrak kecil yang dinilai terlalu dominan dalam realisasi anggaran pariwisata kota. PSOE dan Compromís menyoroti bahwa lebih dari 70 persen dari total anggaran tahun 2024, setara dengan lebih dari 680.000 euro, diproses melalui skema kontrak kecil ini.
Menurut oposisi, praktik ini diduga sengaja dilakukan untuk menghindari proses tender yang lebih terbuka dan transparan. Mereka berpendapat bahwa kegiatan rutin yang seharusnya direncanakan dengan baik justru terus-menerus dialokasikan melalui kontrak kecil setiap tahunnya.
Oposisi menuduh bahwa pola alokasi anggaran ini mengindikasikan adanya defisit perencanaan dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana publik sektor pariwisata. Mereka menekankan bahwa hal ini bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Menanggapi tuduhan serius tersebut, anggota dewan yang bertanggung jawab atas bidang Pariwisata, Arantxa Miralles, dengan tegas membantah adanya penyimpangan dalam proses tersebut. Ia menganggap langkah hukum ini sebagai upaya politik yang keliru dari lawan politiknya.
Arantxa Miralles menuding bahwa PSOE dan Compromís menggunakan jalur hukum setelah gagal meraih tujuan politik mereka melalui hasil pemilihan umum sebelumnya. Ia mengklaim bahwa laporan yang menjadi dasar aduan hanyalah rekomendasi perbaikan prosedur, bukan bukti pelanggaran hukum.
"Laporan tersebut tidak menunjukkan adanya pelanggaran hukum, melainkan hanya rekomendasi untuk perbaikan prosedur," ujar Arantxa Miralles, menegaskan bahwa pemerintahannya sedang berupaya meningkatkan proses yang ada.
Miralles juga menekankan bahwa keberadaan laporan pengendalian keuangan saat ini justru menjadi bukti transparansi yang dijunjung oleh pemerintah yang berkuasa. Ia mengingatkan bahwa laporan semacam itu tidak pernah tersedia atau dipublikasikan pada masa pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh PSOE dan Compromís.
Lebih lanjut, Miralles menyatakan bahwa dugaan kekurangan administratif yang dipermasalahkan saat ini adalah isu yang sama persis seperti yang terjadi ketika PSOE dan Compromís masih memimpin Patronato. "Apakah mereka juga akan melaporkan periode ketika PSOE mengelola Patronato ke kejaksaan?" tanyanya merespons balik.
