PORTAL7.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor secara tegas meminta Pemerintah Kota (Pemkot) untuk memprioritaskan percepatan birokrasi serta penguatan alokasi anggaran dalam upaya mitigasi bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut. Desakan ini disampaikan saat berlangsungnya diskusi bertajuk OBSESI pada hari Kamis, 7 Mei 2026.
Permintaan tersebut didasarkan pada landasan hukum yang sudah ada, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018, yang seharusnya menjadi payung hukum untuk memperkuat ketangguhan daerah terhadap ancaman bencana alam. Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, menjadi juru bicara utama dalam penyampaian aspirasi ini.
Fokus utama dari pihak legislatif adalah mengatasi kendala yang terjadi pada aspek eksekusi di lapangan, yang dinilai masih lamban dan menghambat respons cepat terhadap warga yang terdampak bencana. Mereka menekankan pentingnya efektivitas penyaluran bantuan agar tidak terhambat oleh proses administratif yang berbelit-belit.
Dilansir dari Detikcom, Rusli Prihatevy menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan respons yang sigap ketika terjadi situasi darurat, sehingga alokasi dana mitigasi harus dipastikan tepat sasaran dan cepat terealisasi. Hal ini menjadi poin krusial yang terus dikawal oleh DPRD.
Lebih lanjut, Rusli Prihatevy menekankan bahwa penanggulangan bencana, termasuk mitigasi, kini bukan lagi opsi bagi Pemkot, melainkan sebuah kewajiban hukum yang harus diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah secara sistematis. "Kita sudah memiliki mandat melalui Perda 1/2018. Perda ini mewajibkan adanya pengintegrasian penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah secara sistematis. Jadi, mitigasi bukan lagi opsional, tapi kewajiban hukum yang kami kawal melalui APBD," tegas Rusli Prihatevy.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Dimas Tiko, turut memaparkan data yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam frekuensi kejadian bencana di Kota Bogor, yang didominasi oleh dampak cuaca ekstrem. Berdasarkan data tersebut, pemerintah perlu menetapkan skala prioritas penanganan di wilayah-wilayah yang paling rentan.
"Cuaca ekstrem mendominasi dampak bencana dengan catatan 199 kejadian. Saat ini, kami telah memetakan 28 kelurahan prioritas yang memiliki kerawanan tinggi terhadap banjir dan tanah longsor," jelas Dimas Tiko.
Analisis pola cuaca turut disampaikan oleh Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Barat, Rakhmat Prasetia, yang menyoroti intensitas hujan ekstrem di Bogor meskipun durasi hujannya singkat. Pemahaman data curah hujan ini sangat vital untuk perbaikan infrastruktur kota dan sistem drainase.
"Hujan kerap terjadi dalam durasi singkat (1-2 jam), namun dengan intensitas ekstrem yang melebihi 100 milimeter per hari," ungkap Rakhmat Prasetia.
