KOTA BOGOR - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan sejumlah masukan penting terkait pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) kepada Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Hal tersebut disapaikan dalam kunjungan kerja (kunker) spesifik DPR RI yang berlangsung di Aula Yudistira, Lantai 2 Puskesmas Tanah Sareal, Jalan Kesehatan, Kota Bogor, Rabu (27/8/2025).
Dedie Rachim menjelaskan bahwa salah satu isu utama yang disoroti adalah interoperabilitas data kesehatan yang dinilai masih menjadi kendala di lapangan.
Menurutnya, Kota Bogor sebagai penyangga Jakarta telah berupaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang baik melalui 25 puskesmas, namun masih terdapat beban tambahan bagi tenaga kesehatan dalam menginput data akibat sistem yang belum terintegrasi.
“Kendala utama adalah di interoperabilitas. Kalau sistem ini sudah terpadu, maka data by name by address bisa langsung terdeteksi. Dengan begitu, intervensi kesehatan juga bisa lebih tepat sasaran, uangnya untuk apa, di mana, dan kepada siapa,” ujar Dedie Rachim.
Dedie Rachim juga menjelaskan bahwa Kota Bogor sudah mencatat capaian 21,6 persen dalam pelaksanaan CKG, menjadikannya daerah dengan capaian tertinggi di Jawa Barat dan nomor tiga se-Indonesia.
Ke depannya, Kota Bogor menargetkan untuk capai 36 persen di tahun ini.
“Semakin banyak masyarakat yang memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan, maka semakin kuat pula data yang kita miliki untuk menyiapkan kebijakan yang lebih tepat ke depannya,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, memberikan apresiasi atas pencapaian Kota Bogor meski masih ditemukan sejumlah kendala teknis yang harus diperbaiki.
