BOGOR - Desakan terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Cibinong terus menguat. Kali ini, tuntutan langsung disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi oleh Lurah Harapan Jaya, Asep Taryat Taryana, SE., M.Si., yang mewakili keresahan ribuan warga di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

“Pak Gubernur Dedi Mulyadi, kami mohon agar permohonan pendirian SMAN 5 Cibinong bisa segera direalisasikan. Anak-anak kami sudah terlalu lama menunggu dan semakin tertinggal aksesnya karena aturan zonasi,” tegas Asep, Rabu (30/4/2025).

Menurut Asep, saat ini tidak ada satu pun SMA Negeri yang secara zonasi dapat mengakomodasi lima kelurahan padat penduduk, yakni Harapan Jaya, Pondok Rajeg, Pabuaran, Pabuaran Mekar, dan Kelurahan Tengah.

“Padahal anak-anak kami berhak atas pendidikan negeri yang layak. Mereka terpaksa harus mencari sekolah di luar zonasi, bahkan ke luar kecamatan,” ujarnya prihatin.

Lurah Asep menyebutkan bahwa kelurahan dan para lurah lain telah mengusulkan lokasi potensial untuk pembangunan SMAN 5 Cibinong, yaitu lahan milik Pemprov Jabar seluas 8.910 meter persegi di wilayah Harapan Jaya yang kini digunakan oleh UPT Pertanian.

Iklan Setalah Paragraf ke 5

“Kami sudah koordinasi dengan BPKAD. Lahan itu masih tercatat atas nama Pemprov Jawa Barat. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menunda,” tandasnya.

Ia pun meminta Gubernur Dedi Mulyadi tidak tinggal diam. “Kami percaya Bapak Gubernur punya keberpihakan kepada rakyat kecil. Maka sekarang saatnya membuktikan, jangan biarkan anak-anak kami terus menjadi korban minimnya SMA Negeri,” tegas Asep.

Dorongan senada juga disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Ricky Kurniawan, Lc., yang menilai bahwa kebutuhan akan SMAN 5 Cibinong sudah sangat mendesak dan tidak bisa lagi ditunda.

“Semua kajian sudah dilakukan sejak 2024. Survei lahan sudah ada. Tinggal keputusan Gubernur. Ini menyangkut hak dasar warga untuk mendapatkan pendidikan menengah yang layak dan terjangkau,” ujar Ricky.

Ricky pun meminta Gubernur Dedi Mulyadi untuk turun tangan langsung dan menginstruksikan Dinas Pendidikan serta KCD Wilayah I untuk segera memulai proses pembangunan.

Warga sekitar juga tak tinggal diam. Mulky (45), warga Citayam, menilai bahwa penundaan ini sama saja dengan mengabaikan masa depan generasi muda. “Jangan karena urusan administrasi, anak-anak kami kehilangan kesempatan sekolah di negeri. Ini soal keadilan,” katanya.

Kini seluruh mata tertuju pada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Apakah akan hadir menjawab kebutuhan pendidikan warga Cibinong atau justru membiarkan rencana SMAN 5 kembali tertahan di meja birokrasi?*